DPRD Magetan Cecar Bupati Soal Anggaran ‘Kejar Tayang’ R-APBD TA. 2026

Sinergia | Magetan – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Magetan Tahun 2026 berlangsung panas dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (26/11/2025). Tidak hanya mempertanyakan proses penyusunan anggaran yang “kejar tayang”, para legislator juga menumpuk sederet kritik mulai dari defisit APBD, persoalan layanan publik, hingga problematika program nasional yang diadopsi daerah.

Dokumen RAPBD 2026 dengan nilai pendapatan Rp. 1,791 triliun dan belanja Rp. 1,830 triliun dengan defisit Rp. 38,87 miliar disusun dalam waktu super singkat. Keterlambatan penetapan KUA-PPAS yang baru disepakati pada 25 November. Sementara paripurna pengesahan RAPBD dijadwalkan pada 28 November, membuat fraksi-fraksi menilai proses penyusunan tidak optimal dan berpotensi mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Magetan, Suratno, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terulang. “APBD hampir 2 triliun, masa pembahasannya hanya sekejap? Ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Tahun depan tidak boleh seperti ini lagi,” ujarnya.

Sorotan juga tertuju pada penurunan anggaran sekitar 10% akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Situasi ini mendorong fraksi-fraksi meminta penguatan PAD melalui digitalisasi pajak, pemanfaatan aset, hingga kerjasama dengan BUMDes.

Tumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan terutama di kawasan wisata seperti Telaga Sarangan kembali menjadi sasaran kritik. DPRD menilai Pemkab cenderung reaktif, bukan preventif. “Tindakan baru muncul setelah sampah viral. Ini bukti pengelolaan sampah belum prioritas,” kritik Fraksi PDI Perjuangan.

Sorotan lain mengarah pada TPA Milangasri yang overload sejak 2021, minimnya sarana persampahan di desa, serta potensi dampak kesehatan masyarakat. Selain persampahan, kondisi fasilitas layanan publik juga dinilai carut-marut. Fraksi NasDem menyoroti temuan ribuan BPJS PBI warga Magetan yang tidak aktif.

“Pendataan BPJS harus diulang total agar penerimanya benar-benar warga yang layak,” tegas anggota fraksi.

Program bantuan RT sebesar Rp. 3–5 juta yang dijanjikan Bupati–Wabup pun dianggap belum jelas karena feasibility study belum rampung. DPRD menilai program ini berpotensi bermasalah jika dipaksakan tanpa kajian yang komprehensif. Isu Koperasi Merah Putih menjadi salah satu topik terpanas. Fraksi PKS menuntut transparansi dan perlindungan anggota karena dinilai membebani desa dan rawan salah kelola.

“Koperasi harus dari anggota untuk anggota, bukan alat kepentingan tertentu,” tegas anggota Fraksi PKS.

Fraksi PAN dan NasDem juga mempertanyakan mitigasi risiko pinjaman dan potensi fraud, termasuk tata kelola pendiriannya. Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat turut mendapat perhatian. Meski SPPG diapresiasi sebagai pendukung MBG, fraksi-fraksi menekankan perlunya pengawasan ketat pasca beberapa insiden keracunan di daerah lain.

Untuk Sekolah Rakyat yang menyasar keluarga miskin desil 1–2, Fraksi Demokrat dan PAN mempertanyakan kesiapan lahan, tenaga pendidik, dan validitas data siswa berbasis DTSEN. Sejumlah fraksi menyoroti kondisi jalan rusak, akses menuju sekolah yang memprihatinkan, dan perlunya rehabilitasi jaringan irigasi tersier sesuai Inpres No. 3/2025. Isu ketahanan pangan disebut turut bergantung pada kesiapan infrastruktur pertanian.

DPRD juga mendesak Pemkab memenuhi mandatory spending: 20% untuk pendidikan, 40% untuk infrastruktur pelayanan publik, dan maksimal 30% untuk belanja pegawai. Fraksi Gerindra meminta adanya route map pencapaian target hingga 2027.

Rangkaian kritik tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPRD menginginkan pembahasan RAPBD 2026 yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada warga. Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan jawaban dalam sidang berikutnya.

“Jawaban Bupati akan disampaikan besok (27/11). Kami ingin anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Suratno.

Dengan waktu pengesahan yang tinggal hitungan hari, publik kini menunggu langkah Pemkab Magetan dalam menghadirkan APBD yang tidak hanya mengejar tenggat, tetapi juga menyelesaikan persoalan klasik seperti sampah, data BPJS, serta pelayanan dasar yang belum memuaskan. (Nan/Krs).