By
Sinergia | Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar audiensi dengan Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) serta perwakilan Forum GTT-PTT, Kamis (20/3/2025). Pertemuan tersebut membahas kesejahteraan tenaga pendidik honorer serta proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini dihadiri oleh anggota Komisi D DPRD yang membidangi pendidikan, perwakilan Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo.
Abdul Manan, tenaga pendidik SD Totokan, Kecamatan Mlarak, menyampaikan harapan agar rekrutmen PPPK bagi tenaga kependidikan dapat diselesaikan secara tuntas yang terdata pada 2024 lalu. Ia juga menyoroti nasib tenaga kependidikan kategori R3, yakni peserta non-ASN yang telah terdata dalam sistem pemerintah tetapi belum otomatis lulus seleksi PPPK.
“Kami berharap regulasi dari Kementerian PAN-RB dapat memberikan kepastian bagi kami yang hingga kini belum diangkat menjadi PPPK, terutama bagi tenaga kependidikan kategori R3,” ujar Abdul Manan.
Sementara itu, Arifin, perwakilan Forum GTT-PTT Kabupaten Ponorogo, meminta DPRD untuk mengawal seleksi tahap kedua PPPK agar lebih banyak tenaga pendidik honorer yang bisa lolos.
“Kami berharap DPRD bisa membantu memperjuangkan aspirasi kami agar peluang menjadi PPPK semakin terbuka,” katanya.
Senada dengan hal itu, perwakilan PGHRI juga menyoroti jumlah tenaga kependidikan honorer yang masih belum mendapatkan kejelasan status. Dari data yang dihimpun, terdapat 809 tenaga kependidikan yang tersebar di tingkat SD dan SMP di Ponorogo yang masih menunggu kepastian terkait pengangkatan mereka sebagai PPPK.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nur Hadi, meminta para tenaga pendidik honorer untuk bersabar. Ia menyatakan bahwa pengangkatan tenaga kependidikan menjadi PPPK terus diupayakan secara maksimal.
“Kami memahami kegelisahan para tenaga pendidik honorer. Proses ini terus berjalan. Secara bertahap tenaga pendidik semakin berkurang, mengingat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Namun, kami juga perlu mengikuti instruksi pemerintah pusat yang saat ini masih melarang pengangkatan tenaga non-ASN baru,” jelas Nur Hadi.
Anggota Komisi D DPRD Ponorogo, Sukirno, menegaskan sistem kontrak dalam pengangkatan tenaga kependidikan sebaiknya tidak lagi diterapkan. Hal ini bertujuan agar persoalan guru honorer yang belum terangkat sebagai PPPK bisa segera diselesaikan.
“Kami akan mengawal permasalahan ini hingga ke BKPSDM pusat dan Kementerian PAN-RB agar ada solusi konkret bagi tenaga kependidikan honorer,” tegas Sukirno.
Sementara itu, Anik Suharto, pimpinan DPRD yang memimpin jalannya audiensi, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal aspirasi tenaga pendidik honorer.
“Kami akan berupaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan honorer, khususnya terkait pengangkatan mereka menjadi PPPK,” katanya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat penyelesaian rekrutmen PPPK serta mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik honorer di Kabupaten Ponorogo.
Ega Patria / Sinergia
