DPRD Soroti Sekolah Rusak, Tekankan Perbaikan Diminta Tepat Sasaran
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
- visibility 125
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – Kondisi banyaknya sekolah rusak di Kabupaten Madiun mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Komisi A meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih selektif dalam mengklasifikasi tingkat kerusakan gedung sekolah agar penanganannya bisa diprioritaskan secara tepat.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, menekankan bahwa gedung sekolah yang masuk kategori rusak berat harus menjadi perhatian utama dalam perbaikan. Hal itu penting demi menjamin keselamatan siswa serta kelancaran proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Yang rusak berat harus diprioritaskan. Jangan ada intervensi. Tidak boleh ada unsur kedekatan, kepentingan politis, atau lainnya,” tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (07/05/2025).
Jika kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, dewan juga mewacanakan opsi merger atau regrouping sekolah yang berdekatan. Langkah itu dinilai bisa menjadi solusi efisien, sekaligus mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik.
“Kalau dalam satu desa ada dua SD, salah satunya kekurangan murid dan gedungnya rusak, bisa digabungkan. Atau jika satu ruang rusak, bisa pakai ruang lain yang disekat untuk dua kelas. Yang penting, ruang yang rusak jangan dipaksakan dipakai untuk KBM,” paparnya.
Ia mengakui, minimnya anggaran menjadi salah satu kendala Pemkab dalam memperbaiki sekolah rusak. Terlebih, pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat akibat terbitnya Perpres Nomor 1 dan 2, ikut berimbas pada proses rehabilitasi gedung sekolah.
“Maka dalam penyusunan APBD 2026, kami dorong agar perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas. Ini bagian dari upaya mendukung visi-misi Bupati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purwadi menyebut keseimbangan program pendidikan harus dijaga. Tidak cukup hanya dengan memberikan layanan pendidikan gratis dan makan bergizi gratis (MBG), tapi juga perlu memastikan kelayakan sarana prasarana pendukung.
“Kalau pemerintah pusat belum menjadikan kerusakan sekolah sebagai perhatian utama, maka pemerintah daerah harus hadir. Supaya visi pendidikan tetap bisa tercapai,” pungkasnya.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
