Minggu, 8 Nov 2026
Trending Tags

Tuntut Kompensasi, Warga Desa Bagi Madiun Tutup Akses Proyek Pabrik Sepatu

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
  • visibility 673
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Warga Desa Bagi menutup akses proyek pembangunan pabrik sepatu. (25/10/2026), Foto : Tova-Sinergia

Sinergia | Madiun –  Puluhan warga Desa Bagi, Kecamatan/Kabupaten Madiun, menutup akses menuju lokasi pembangunan pabrik sepatu pada Minggu (25/10/2026). Aksi ini dipicu belum adanya sosialisasi dari pihak perusahaan, meski pembangunan telah berlangsung sekitar empat bulan dan mulai dikeluhkan warga karena debu serta getaran yang diduga menyebabkan rumah retak.

Warga menuntut perusahaan segera berkomunikasi dengan masyarakat dan memberikan kejelasan terkait kompensasi atas dampak pembangunan. Akses proyek ditutup sementara hingga ada kesepakatan yang dinilai jelas antara warga, perusahaan, dan pemerintah desa.

Warga Dusun Gedangan, Desa Bagi Dika Kusuma mengatakan masyarakat telah menunggu penjelasan dari perusahaan selama berbulan-bulan. Namun, hingga aksi dilakukan, warga mengaku belum menerima sosialisasi maupun kepastian mengenai kompensasi.

“Sudah sekitar empat bulan belum ada reaksi apa-apa dari perusahaan. Seharusnya sebelum proyek dimulai ada sosialisasi kepada warga, tetapi sampai sekarang belum ada komunikasi sama sekali,” kata Dika.

Menurut dia, aktivitas pembangunan menimbulkan debu akibat pengurukan tanah dan getaran dari pemasangan tiang pancang. Warga menduga getaran tersebut menyebabkan keretakan pada sejumlah rumah di sekitar lokasi proyek.

Selain meminta penjelasan mengenai dampak pembangunan, warga juga menuntut kepastian mekanisme kompensasi, termasuk kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Selama belum ada komitmen yang pasti terkait kompensasi dan hal lainnya, akses proyek kami tutup sementara,” ujarnya.

Kepala Desa Bagi, Mulyanto, membenarkan bahwa sosialisasi kepada warga belum dilakukan oleh pihak perusahaan. Ia mengaku sebelumnya telah meminta perusahaan menggelar sosialisasi setelah proses transaksi lahan selesai. Namun, permintaan tersebut hingga kini belum terlaksana.

Image Not Found
Warga menuntut kompensasi atas dampak pembangunan pabrik sepatu. Foto : Tova-Sinergia

“Kami mengikuti keinginan warga. Prinsipnya, kalau ada investor masuk, jangan sampai merugikan masyarakat maupun wilayah kami,” kata Mulyanto.

Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan untuk pembangunan pabrik tersebut memiliki luas hampir lima hektare. Meski demikian, pemerintah desa belum menerima surat resmi yang memuat secara lengkap rencana pembangunan maupun identitas perusahaan yang akan mengoperasikan pabrik tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, lokasi itu direncanakan menjadi pabrik sepatu yang diduga melibatkan investasi asing. Namun, identitas badan usaha dan nilai investasinya belum terkonfirmasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp mengatakan perizinan penanaman modal asing (PMA) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun pemerintah kabupaten menangani Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Anang membenarkan bahwa pabrik tersebut belum mengantongi izin. Ia menjawab, “Belum”, ketika ditanya mengenai status perizinan proyek tersebut.

Anang juga membenarkan bahwa proyek itu berkaitan dengan industri alas kaki. Namun, ia belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai nama perusahaan yang membangun pabrik tersebut.

Warga menegaskan akses proyek belum akan dibuka sampai terdapat komunikasi dan kesepakatan yang jelas. Mereka meminta keluhan mengenai debu, getaran, dugaan kerusakan rumah, serta mekanisme kompensasi dibahas secara terbuka sebelum aktivitas pembangunan kembali berjalan.

Hingga berita ini ditulis, pihak perusahaan belum memberikan keterangan mengenai tuntutan warga maupun dampak pembangunan yang dikeluhkan masyarakat. (Tov)

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Krz/Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kekecewaan Wali Murid yang Anaknya Ikut MPLS tetapi Dinyatakan Tak Terdaftar di SMPN 2 Dagangan

    Kekecewaan Wali Murid yang Anaknya Ikut MPLS tetapi Dinyatakan Tak Terdaftar di SMPN 2 Dagangan

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun — Harapan Kartini, warga Dusun Sebakah, Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun untuk menyekolahkan putranya di SMP Negeri 2 Dagangan pupus di tengah jalan. Alih-alih mendapatkan sekolah impian, ia justru mengalami pengalaman membingungkan usai putranya dinyatakan tidak terdaftar sebagai siswa baru, meskipun sudah menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Insiden ini […]

    Bagikan
  • Sindikat Pencuri Sepeda Gunung Antarprovinsi Dibekuk Polres Magetan

    Sindikat Pencuri Sepeda Gunung Antarprovinsi Dibekuk Polres Magetan

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Aksi sindikat pencurian sepeda gunung yang meresahkan warga Kabupaten Magetan akhirnya berhasil diungkap jajaran Polres Magetan. Dua pelaku yang dikenal sebagai spesialis pencurian sepeda gunung lintas provinsi berhasil ditangkap setelah sempat beraksi di sejumlah lokasi dan menggasak beberapa sepeda bernilai puluhan juta rupiah. Aksi para pelaku sebelumnya terekam kamera pengawas (CCTV) […]

    Bagikan
  • Tancap Gas, Wali Kota Madiun Maidi Lakukan Penataan Titik Nol Km

    Tancap Gas, Wali Kota Madiun Maidi Lakukan Penataan Titik Nol Km

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Mengawali bulan suci Ramadhan, Wali Kota Madiun, Maidi tancap gas menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Salah satunya terkait laporan masyarakat mengenai kondisi simpang 4 tugu atau titik nol kilometer saat kondisi hujan. Pasalnya, banyak pengendara yang terjatuh akibat kondisi jalan yang licin. Menyikapi hal itu, Maidi yang didampingi Wakil Walikota […]

    Bagikan
  • Kementerian PU Survei 2 Lahan Sekolah Rakyat di Kota Madiun

    Kementerian PU Survei 2 Lahan Sekolah Rakyat di Kota Madiun

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyiapkan dua calon lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang kini memasuki tahap survei oleh tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pengecekan telah dilakukan pada Jumat (20/2/2026) lalu sebagai bagian dari proses verifikasi lokasi program nasional tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, menjelaskan […]

    Bagikan
  • Jelang Angkutan Lebaran 2026, Direksi KAI dan KNKT Inspeksi Lintas di Wilayah Daop 7 Madiun

    Jelang Angkutan Lebaran 2026, Direksi KAI dan KNKT Inspeksi Lintas di Wilayah Daop 7 Madiun

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 396
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan kesiapan operasional menjelang Angkutan Lebaran 2026 dengan melakukan inspeksi lintas di wilayah Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Rabu (11/2/2026). Inspeksi dipimpin langsung oleh Direktur Operasi KAI, Awan Hermawan Purwadinata. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Direksi dan Komisaris KAI, perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), serta […]

    Bagikan
  • Belum Bebas dari Penjara, Mantan Kades Ngariboyo Kembali Terseret Korupsi APBDes 2023, Negara Rugi Rp614 Juta

    Belum Bebas dari Penjara, Mantan Kades Ngariboyo Kembali Terseret Korupsi APBDes 2023, Negara Rugi Rp614 Juta

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan kembali menetapkan mantan Kepala Desa Ngariboyo, Sumadi, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023, Kamis (16/4/2026). Penetapan ini menambah daftar kasus hukum yang menjerat Sumadi, setelah sebelumnya ia divonis dua tahun penjara dalam perkara serupa. Kepala Seksi Pidana Khusus […]

    Bagikan
expand_less