Sinergia | Luwu Timur — Survei yang dilakukan Tim Ekspedisi Patriot IPB University pada September–November 2025 mengungkap kondisi memprihatinkan yang tengah dialami petani padi di Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penurunan harga jual padi dan meningkatnya biaya usaha tani disebut menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan petani transmigran.
Dalam temuan tim, padi merupakan komoditas dominan di seluruh Satuan Permukiman (SP1–SP5) Mahalona dan menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Survei dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, hingga pengambilan sampel tanah untuk mengidentifikasi potensi peningkatan produktivitas.
Salah satu isu utama yang muncul adalah turunnya harga jual gabah di tingkat petani, meski pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025.
Seorang petani di SP3 Mahalona mengaku heran dengan kondisi tersebut. “Kenapa harga jual bisa turun, sedangkan pemerintah sudah menetapkan harga Rp6.500 per kilogram?” keluhnya kepada tim. Tim juga menemukan bahwa rata-rata produktivitas petani di Mahalona masih berada di kisaran 5–6 ton gabah basah per hektare. Angka ini lebih rendah dibandingkan petani di Pulau Jawa yang mampu menghasilkan 7–8 ton.
Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan pengetahuan teknis budidaya, infrastruktur irigasi yang belum optimal, serta karakteristik topografi lahan. Selain persoalan harga, petani juga terkendala akses alat pertanian modern, fluktuasi harga pupuk dan pestisida, hingga ketersediaan dan harga bahan bakar untuk mesin pertanian.
Infrastruktur jalan produksi yang belum memadai dan akses internet yang terbatas turut menghambat kemampuan petani memperoleh informasi budidaya maupun akses pasar. Ketergantungan pada pengepul juga menyebabkan nilai jual gabah tidak setara dengan biaya yang harus dikeluarkan petani.
Tim Ekspedisi Patriot menilai perlindungan harga bagi petani harus diperkuat melalui konsistensi penyerapan gabah oleh BULOG sesuai HPP yang berlaku. Intervensi Bapanas dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk mendorong stabilitas harga serta menekan beban biaya produksi petani.
“Dengan biaya produksi yang terus meningkat, penerapan HPP harus benar-benar berjalan di lapangan agar pendapatan petani tetap terlindungi,” demikian rekomendasi Tim Ekspedisi Patriot dalam laporannya.(Istimewa)
