Kebijakan Impor Bebas Gula Dikhawatirkan Rugikan Petani, APTRI Angkat Suara
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
- visibility 30
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia| Kota Madiun – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk komoditas vital seperti gula mulai menimbulkan gejolak. Suara keberatan datang dari kalangan petani, khususnya yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI).
Dalam sebuah pertemuan di Pabrik Gula Rejo Agung Baru, Kamis (17/4/2025), APTRI menyampaikan kecemasan mendalam. Mereka menilai, langkah pemerintah membuka keran impor tanpa batas menjelang musim giling sangat tidak tepat.
“Pemerintah menyatakan tidak ada lagi peraturan teknis dan kuota impor. Ini membuat petani cemas, karena kondisi ini mengingatkan kami pada krisis harga gula pasca reformasi,” ujar Soemitro Samadikoen, Ketua Umum DPN APTRI.
Ia mengungkapkan, situasi serupa pernah terjadi di masa lalu, saat gula impor membanjiri pasar dan membuat harga jatuh drastis. Dari Rp 3.800 per kilogram, harga gula merosot hingga Rp 1.700. Akibatnya, banyak petani memilih berhenti menanam tebu karena dianggap tidak lagi menguntungkan.
“Kami tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Kalau gula impor bebas masuk, harga gula petani akan hancur. Kami ingin bicara langsung dengan pemerintah,” lanjut Soemitro.
Ia menambahkan, biaya produksi gula lokal jauh lebih tinggi dibanding gula impor. Ketidakseimbangan ini dikhawatirkan membuat petani tebu semakin terpinggirkan jika perlindungan tidak diberikan.
“Kalau suara kami diabaikan, jangan salahkan kalau nanti kami turun ke jalan. Kami ingin keadilan bagi petani,” tegasnya.
Senada dengan Soemitro, Wakil Ketua Umum DPN APTRI, Dwi Irianto, juga mempertanyakan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, impor bebas justru bertolak belakang dengan visi swasembada pangan yang selama ini digaungkan.
“Kalau benar-benar ingin swasembada, maka kebutuhan pangan harus dipenuhi dari dalam negeri, bukan dari luar. Impor itu solusi jangka pendek yang berisiko besar,” ujarnya.
Dwi juga menyinggung rendahnya produktivitas tebu nasional. Dari total lahan 500 ribu hektare, produksi gula nasional hanya mencapai 2,3 juta ton. Artinya, setiap kuintal tebu hanya menghasilkan sekitar 4 kilogram gula—angka yang dianggap terlalu rendah jika dibandingkan dengan potensi Indonesia di masa lalu.
“Dulu, di tahun 1929, kita pernah jadi eksportir gula nomor dua dunia. Sekarang Kita malah sibuk impor. Seharusnya pemerintah mendorong produktivitas, bukan menyerah pada pasar luar,” pungkasnya.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
