Mutasi Pejabat Lingkup Pemkab Madiun Tunggu Restu Pemerintah Pusat
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Selasa, 8 Apr 2025
- visibility 25
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun bersiap melakukan pergeseran struktural melalui mutasi pejabat dalam waktu dekat. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan bahwa saat ini proses tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tengah diajukan ke pemerintah pusat.
“Terkait kekosongan pejabat alhamdulillah kita bisa atasi meskipun dengan PLT. Proses pengisian jabatan sedang kami ajukan ke kementerian terkait,” ujar Bupati Hari Wuryanto pada Selasa (8/4/2025).
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah pusat sebagai acuan pelaksanaan mutasi.
“Karena kita harus ijin dari kementerian kita akan ikuti sesuai regulasi yang ada” tambah Bupati Hari Wur.
Bupati yang akrab disapa Mas Hariwur mengungkapkan bahwasanya mutasi harus segera dilaksanakan. Hal itu dinilai penting untuk mendukung program kerja pasangan Harmonis secara tepat dan sesuai aturan.
“Ditunggu saja regulasinya mudah mudahan segera turun” pungkas Hari Wur
Dengan percepatan regulasi tersebut, diharapkan pengisian jabatan strategis yang kosong bisa segera terealisasi demi menjaga kelancaran roda pemerintahan. Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat memerici 50 jabatan yang kosong.
Rinciannya tiga kursi kosong untuk pejabat eselon II setara kepala OPD yakni kepala Dinas Sosial dan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Dinas Kesehatan. Berikutnya, masing-masing 24 kursi kosong untuk pejabat eselon III setara sekretaris dinas/badan, camat dan kepala bidang, serta pejabat eselon IV setara kasi.
Dana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
