Pemkot Madiun Perkuat Langkah Percepatan Penanganan Stunting, Target Bebas Stunting 2027

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat langkah percepatan penanganan stunting melalui pemantauan rutin dan pendampingan lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kota Madiun, dr. Denik Wuryani, menjelaskan bahwa pengukuran tinggi badan anak di posyandu menjadi indikator utama pemantauan setiap bulan.

“Stunting itu fokus utamanya tinggi badan yang tidak sesuai standar usia. Berat badan memang bukan indikator utama, tetapi jika rendah bisa mengarah pada stunting. Jadi semuanya tetap kami awasi,” ungkap Denik.

Dinkes meminta kader posyandu aktif menelusuri anak-anak yang absen saat penimbangan untuk memastikan kondisi mereka. Intervensi diberikan sesuai penyebab, mulai dari penanganan penyakit, pendampingan pola asuh, hingga edukasi pengolahan makanan bagi orang tua melalui tim pendamping keluarga.

Untuk itu penanganan stunting memerlukan kolaborasi banyak pihak. Jika penyebabnya terkait kondisi rumah, seperti lingkungan lembap atau tidak layak, Dinkes berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Perkim. “Isu stunting tidak mungkin ditangani satu instansi. Harus ada kerja sama lintas sektor,” katanya.

Berdasarkan data Agustus 2025, terdapat 393 anak yang masuk kategori stunting. Saat ini pihaknya melakukan pembaruan data untuk November–Desember dengan pemetaan lebih rinci menurut usia, wilayah, dan tingkat risiko. “Yang akan kami tangani bukan hanya yang sudah stunting, tetapi juga anak yang menunjukkan masalah gizi,” tambahnya.

Ia juga menyebut mobilitas penduduk tinggi sebagai tantangan. Banyak warga ber-KTP Kota Madiun yang sering berpindah tempat tinggal. “Kadang saat sehat mereka tinggal di luar kota, tetapi ketika sakit atau mengalami stunting baru kembali,” ujarnya. Tantangan lain adalah pola asuh yang keliru dan masih adanya wilayah dengan sanitasi kurang baik. “Pola asuh ini yang paling sulit. Masih ada anggapan bahwa anak gemuk pasti sehat, padahal tidak selalu begitu,” jelasnya.

Untuk memastikan upaya berjalan maksimal, penguatan peran kader menjadi fokus selanjutnya. Mereka harus mampu mendampingi sejak masa pra-nikah, kehamilan, menyusui, hingga masa balita. “Pendampingan sudah berjalan, tapi harus lebih intensif. Kader harus membimbing ibu-ibu yang pola asuhnya belum tepat,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan stunting pada 2027. “Kalau bisa, Insyaallah 2027 bebas stunting. Tapi tentu harus sesuai indikator,” ujarnya.

Maidi memastikan seluruh anak yang teridentifikasi mengidap stunting akan mendapat perhatian penuh. Ia siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan optimal. “Anak-anak yang stunting tahun ini akan kami tangani serius. Saya lihat sendiri apa kekurangannya,” tegasnya.

Ia juga menjanjikan penghargaan bagi kader jika target bebas stunting tercapai. “Saya beri waktu satu tahun. Kalau 2027 bisa bebas stunting, kader akan saya beri reward,” ujarnya.

Lebih jauh, penuntasan stunting masuk dalam target besar Pemkot Madiun. “Target 2027 itu zero sampah, zero stunting, pengangguran habis, dan kemiskinan tidak ada,” kata Maidi.

Ia menutup dengan penegasan bahwa pencapaian target bukan sekadar angka, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah. “Kalau ada laporan, berarti ada tugas yang harus diselesaikan. Karena itu 2027 harus bisa. Dalam setahun ini kita kejar,” pungkasnya. (Sur/Krs).