Satgas PPA Goes to School, Pemkab Magetan Perkuat Pencegahan Kekerasan dan Pernikahan Dini di Kalangan Pelajar

Sinergia | Magetan – Upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Magetan terus diperkuat. Salah satunya melalui program Satgas PPA Goes to School yang menyasar kalangan pelajar dengan memberikan edukasi tentang kekerasan seksual, perundungan (bullying), hingga resiko pernikahan anak.

Kegiatan yang digelar di SMKN 1 Magetan, Rabu (11/11/2026), tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Magetan, Kejaksaan Negeri Magetan, hingga perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Melalui kegiatan ini, para pelajar dibekali pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta langkah yang harus dilakukan ketika menjadi korban maupun mengetahui adanya tindak kekerasan di lingkungan sekitar.

Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, mengatakan edukasi tersebut penting untuk membekali generasi muda agar mampu melindungi diri sekaligus mempersiapkan masa depan dengan lebih baik.

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pernikahan usia dini. Sebab, membangun rumah tangga membutuhkan kesiapan mental maupun fisik yang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

“Anak-anak harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Matangkan dulu mental maupun fisiknya sebelum memasuki rumah tangga,” ujarnya.

Selain pencegahan, Bupati juga mengingatkan para pelajar agar tidak takut melapor apabila mengalami kekerasan. Pemerintah daerah telah menyediakan Satgas PPA sebagai wadah untuk menerima pengaduan sekaligus menindaklanjuti kasus yang dialami perempuan dan anak.

Sementara itu, data penanganan perkara di Polres Magetan menunjukkan kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan serta anak masih menjadi perhatian.

Sepanjang 2025, terdapat enam perkara persetubuhan, satu perkara kekerasan terhadap anak, tujuh perkara pencabulan, dan tiga perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berlanjut dalam proses penanganan kepolisian.

Sedangkan pada 2026, hingga data terakhir yang dihimpun, tercatat empat perkara persetubuhan, satu percobaan pemerkosaan, dua perkara pencabulan, serta tiga perkara kekerasan terhadap anak.

Di sisi lain, angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Magetan juga masih menjadi perhatian. Pada 2025, tercatat sekitar 67 hingga 68 permohonan dispensasi nikah. Sementara pada 2026, hingga akhir September atau awal Oktober, jumlahnya tercatat sebanyak 40 perkara.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPKBP3A) Kabupaten Magetan, Sukartini, mengatakan program Satgas PPA Goes to School merupakan bagian dari kolaborasi lintas instansi untuk menekan angka kekerasan terhadap anak sekaligus mencegah pernikahan usia dini.

Menurutnya, Kabupaten Magetan telah memiliki Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sejak 2025. Lembaga tersebut menjadi wadah bagi korban untuk menyampaikan pengaduan maupun mendapatkan layanan konseling, termasuk berkaitan dengan persoalan anak dan keluarga.

“Melalui kegiatan goes to school ini, kami berupaya meminimalisir kekerasan terhadap anak dan menekan angka pernikahan usia dini. Harapannya, ke depan tidak semakin banyak kasus serupa,” jelasnya.

Kartini menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah permohonan dispensasi kawin di Magetan pada 2026 hingga Oktober menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, upaya edukasi dan pencegahan dinilai tetap perlu diperluas agar penurunan tersebut dapat dipertahankan.

Dukungan terhadap upaya pencegahan kekerasan juga dilakukan dari lingkungan sekolah. Kepala SMKN 1 Magetan, Indri Yuli Widya Rulanti, menegaskan pihaknya berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Komitmen tersebut sejalan dengan slogan sekolah, Shining Kanesma, yang mengedepankan karakter santun, inovatif, adaptif, serta berwawasan global.

Menurut Indri, sekolah tidak hanya berupaya mencegah perundungan dan kekerasan selama kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menyediakan mekanisme pengaduan melalui tim satgas internal sekolah. Tim tersebut menerima laporan siswa terkait berbagai persoalan, mulai dari masalah sederhana hingga persoalan sensitif yang membutuhkan penanganan khusus.

“Kami berupaya memberikan jaminan kerahasiaan terhadap informasi yang disampaikan siswa. Jadi, anak-anak memiliki ruang yang aman untuk melaporkan apabila mengalami permasalahan atau tindakan kekerasan,” ungkapnya.

Melalui sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan, program Satgas PPA Goes to School diharapkan tidak berhenti sebatas sosialisasi. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu membangun keberanian pelajar untuk melaporkan kekerasan, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, serta meningkatkan kesadaran bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab.

Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat. (Kus)