By
Sinergia | Kab. Ponorogo – Puluhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Ponorogo mengalami kekurangan murid pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Hingga penutupan pendaftaran akhir Juni lalu, tercatat masih ada ratusan bangku kosong.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri, menyebutkan dari total 56 SMP Negeri, sebanyak 45 sekolah belum mampu memenuhi pagu yang ditetapkan. Sebagian besar sekolah tersebut berada di wilayah pinggiran.
“Yang memenuhi pagu hanya 11 sekolah, dan semuanya berada di wilayah kota,” ungkap Nurhadi kepada wartawan, Jumat (11/07/2025).
Dari data yang diperoleh, terdapat empat sekolah yang hanya menerima kurang dari 10 siswa. Padahal, pagu yang ditentukan telah disesuaikan dengan kondisi serta sarana dan prasarana di masing-masing sekolah. “Kami juga sudah membatasi pagu di sekolah-sekolah favorit agar distribusi siswa lebih merata,” tegas Nurhadi.
Ia mengakui, banyak faktor yang menyebabkan pagu tidak terpenuhi. Salah satunya adalah rendahnya jumlah lulusan SD di beberapa wilayah. Kondisi geografis juga memengaruhi minat siswa mendaftar ke SMP tertentu, terutama di daerah terisolasi seperti Kecamatan Ngrayun.
“Ini masalah klasik. Jumlah lulusan SD memengaruhi pendaftar SMP. Kalau output SD kecil, otomatis siswa yang naik ke SMP juga sedikit,” ujarnya.
Terkait wacana merger atau penggabungan sekolah yang kekurangan siswa, Dindik belum mengambil langkah konkret. Menurut Nurhadi, sekolah-sekolah tersebut tetap dibutuhkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan layanan pendidikan.
“Berapa pun jumlah muridnya, negara harus hadir. Harapan ke depan, setiap desa bisa memiliki satu sekolah dasar sebagai fondasi keberlanjutan pendidikan di Ponorogo,” pungkasnya.
Ega Patria – Sinergia
