Sinergia | Magetan – Alokasi anggaran pembangunan atau belanja modal dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 Kabupaten Magetan kembali menuai kritik tajam. Dari delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum, mayoritas menyoroti porsi belanja modal yang hanya 9,67 persen dari total anggaran.
DPRD menilai angka tersebut terlalu kecil untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai perbandingan, pada APBD 2024 belanja modal juga hanya sekitar 10 persen, sementara belanja operasi membengkak hingga lebih dari 70 persen. Pola ini dinilai membuat pembangunan fisik Magetan berisiko tertinggal.
Sorotan paling keras datang dari Fraksi PKS. Juru bicaranya, Nur Wahyudi, menegaskan struktur anggaran harus segera diubah.
“Belanja operasi harus diturunkan bertahap tanpa mengorbankan pelayanan dasar. Belanja modal yang produktif harus ditingkatkan agar dampak ekonominya nyata,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Bupati Magetan, Nanik Sumantri, tidak menampik dominasi belanja operasi masih tinggi. Ia menyebut Pemkab akan melakukan rasionalisasi dengan memangkas kegiatan yang kurang prioritas.
“Kami berkomitmen meningkatkan proporsi belanja modal agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat,” kata Nanik.
Meski begitu, program prioritas yang dimasukkan Pemkab dalam P-APBD 2025 masih terbatas. Di antaranya bantuan beasiswa sarjana bagi keluarga miskin, penyusunan DED revitalisasi Pasar Sayur, relokasi Pasar Hewan Parang, serta pembangunan Pasar Flora Fauna.
DPRD mengingatkan jika pola belanja tidak segera berubah, pembangunan di Magetan hanya akan berjalan di atas kertas.
Kusnanto – Sinergia
