5.000 Warga Madiun Terima Tambahan BLT, Dinsos Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
- visibility 112
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun memastikan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan dari pemerintah pusat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Bantuan ini merupakan program sementara di luar bantuan reguler yang sudah rutin disalurkan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPA) Kota Madiun, Heri Suwartono, menjelaskan bahwa saat ini proses verifikasi lanjutan untuk penerima tambahan BLT tengah dilakukan.
“Proses tambahan BLT sementara dari pemerintah pusat itu disamping bantuan reguler, sekarang sudah tahap verifikasi lanjutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai, karena yang reguler sudah aman dan lancar semua,” ujarnya.
Menurut Heri, jumlah penerima BLT tambahan di Kota Madiun mencapai sekitar 5.000 warga. Namun, tidak semua warga yang terdata sebelumnya bisa menerima bantuan, karena sistem nasional melakukan penyandingan data secara otomatis dengan berbagai lembaga, termasuk PPATK dan marketplace.
“Kalau ada yang terindikasi, secara sistem mereka tercoret. Kadang warga merasa masih berhak, tapi ternyata setelah disandingkan dengan data pusat, ketahuan ada anggota keluarga yang PNS, TNI, atau Polri. Bahkan ada yang terdeteksi melakukan transaksi di marketplace hingga jutaan rupiah. Itu menandakan mereka secara ekonomi mampu, jadi otomatis hilang dari daftar penerima,” jelasnya.
Heri menambahkan, jumlah warga yang tercoret dari daftar penerima BLT karena tidak memenuhi kriteria tidak banyak, di bawah seratus orang. Ia menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi dilakukan secara transparan dan berdasarkan data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita terangkan dengan baik-baik kepada masyarakat. Di sistem DTKS terlihat jelas penyebab mereka hilang dari daftar. Program ini baru berjalan satu tahun dan tiap semester kami selalu bermusyawarah untuk memastikan mana yang boleh, mana yang tidak. Bantuan ini juga tidak boleh digunakan untuk hal-hal konsumtif atau judi online,” pungkasnya.
Dengan verifikasi yang ketat tersebut, Dinsos PPPA Kota Madiun berharap penyaluran BLT bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan membantu meringankan beban ekonomi warga kurang mampu. (Sur/Krs)
- Penulis: Kriswanto
