
Sinergia | Magetan – Kegagalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Magetan pada tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari Forum Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran Rumah Kita. Di tengah meningkatnya jumlah wisatawan yang menembus lebih dari satu juta pengunjung, realisasi PAD justru tidak beranjak dari angka sebelumnya dan kembali gagal mencapai target.
Situasi ini, menurut Forum Rumah Kita, bukan sekadar ketidaktepatan perhitungan teknis, tetapi mengarah pada persoalan fundamental dalam tata kelola pariwisata. Mereka menilai stagnasi PAD di tengah lonjakan wisatawan merupakan indikasi adanya masalah struktural yang perlu dibongkar.
Agus Pujiono, perwakilan Forum Rumah Kita, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi alasan kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan destinasi wisata di Magetan. Ia menyoroti sejumlah aspek, mulai dari tata kelola destinasi, mekanisme penarikan retribusi, hingga transparansi sistem tiket elektronik, terutama di Telaga Sarangan.
“Ketika jumlah wisatawan naik drastis tetapi pendapatannya tidak ikut meningkat, itu menunjukkan ada persoalan serius. Kita butuh audit total untuk mengetahui di mana letak masalahnya,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Selain mengkritisi pemerintah daerah, Forum Rumah Kita juga menilai fungsi pengawasan DPRD Magetan belum berjalan optimal. Mereka menyebut lembaga legislatif seharusnya mengambil langkah tegas karena kegagalan target PAD pariwisata telah terjadi berulang kali.
“Jika situasi seperti ini dibiarkan tanpa tindakan, DPRD ikut menanggung tanggung jawab politiknya,” katanya.
Forum Rumah Kita secara khusus mendorong DPRD untuk rapat dengar pendapat (RDP) terbuka bersama Disbudpar dan OPD terkait data realisasi retribusi secara rinci untuk publik. Selain itu juga mengawal pelaksanaan audit pengelolaan pariwisata yang independen dan transparan.
Hal itu mengingatkan bahwa tanpa pembenahan serius, target PAD pariwisata tahun 2026 sebesar Rp23,4 miliar terancam kembali hanya menjadi angka perencanaan tanpa capaian nyata. “Kepercayaan publik hanya bisa pulih jika pengelolaan pariwisata dibuka secara transparan dan diawasi dengan ketat,” tegas Agus menutup pernyataannya. Forum Rumah Kita menilai narasi keberhasilan berbasis jumlah kunjungan sudah tidak relevan lagi. Yang dibutuhkan saat ini adalah tata kelola yang bersih, transparan, serta memastikan pendapatan wisata benar-benar kembali kepada masyarakat melalui PAD.(Nan/Krs).