DPRD dan Pemkab Madiun Sepakati KUA-PPAS 2026, Anggaran Rp2,05 Triliun Disiapkan
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
- visibility 205
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Madiun dalam rapat paripurna, Kamis (04/09/2025).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD 2026. ‘’Rincian teknisnya tetap dibahas lebih lanjut dalam APBD, sementara KUA-PPAS ini ibarat buku induknya,’’ ujarnya.
Menurut Mujono, program prioritas yang dirumuskan sudah menyesuaikan visi-misi kepala daerah serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Ia menegaskan DPRD siap mendukung penuh implementasi program tersebut.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD, Pendapatan Daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp2,05 triliun. Dari jumlah itu, belanja daerah diproyeksikan Rp2,12 triliun, sehingga muncul defisit Rp79 miliar. Namun, kondisi tersebut dapat ditutupi dengan surplus pembiayaan netto senilai sama, sehingga APBD tetap seimbang.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan terdapat 18 program prioritas yang akan dijalankan. Di antaranya penguatan ideologi Pancasila, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur pertanian, hingga pengelolaan kawasan permukiman.
Program-program itu diarahkan untuk mendukung visi daerah Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja) serta diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subiyanto dan kebijakan pemerintah provinsi.
‘’Harapannya, semua bisa mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaannya maksimal,’’ ucapnya.
Ia menyebut target utama 2026 antara lain menurunkan angka kemiskinan di bawah rata-rata Jawa Timur, memperluas layanan kesehatan gratis, serta memperkuat ketahanan pangan.
‘’Kami ingin posisi Kabupaten Madiun kembali meningkat, minimal bisa masuk lima besar lagi seperti tahun sebelumnya,’’ pungkasnya.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
