Berita Terkini
Trending Tags

Pekan Pertama Seleksi Sekda Kabupaten Madiun Sepi Peminat

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
  • visibility 260
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Heru Kuncoro Sekretaris Panitia Seleksi Terbuka Sekda Kabupaten Madiun. Foto : Istimewa

Sinergia | Madiun— Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun yang dibuka sejak 13 Januari 2026 masih minim peminat. Hingga memasuki pekan pertama pendaftaran, belum satu pun pelamar yang mengirimkan berkas.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun Heru Kuncoro mengatakan, pendaftaran seleksi Sekda masih dibuka hingga 28 Januari 2026. Ia optimistis jumlah pendaftar akan terpenuhi menjelang penutupan.

“Pendaftaran seleksi terbuka Sekda sejauh ini belum ada yang mengirim formulir. Namun masih ada waktu hingga 28 Januari,” kata Heru, Selasa (20/1/2026).

Meski belum ada pendaftar resmi, Heru mengungkapkan tercatat lima pengguna telah mengakses laman pendaftaran untuk sekadar melihat informasi. Menurutnya, pengakses tersebut diketahui berasal dari luar Kabupaten Madiun.

“Mereka hanya melihat-lihat informasi dan belum mengirim formulir. Bukan ASN Pemkab Madiun,” ujarnya.

Heru belum dapat memastikan apakah para pengakses tersebut berniat mendaftar atau hanya sekadar mencari informasi. Meski demikian, pihaknya tetap membuka peluang seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah untuk ikut dalam seleksi terbuka tersebut.

BKPSDM, lanjut Heru, juga telah melakukan sosialisasi pembukaan seleksi Sekda kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, serta sejumlah instansi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Harapannya, sebelum penutupan pendaftaran jumlah pelamar bisa terpenuhi sehingga tahapan seleksi berikutnya dapat segera berjalan. Semua masih mungkin terjadi, terutama dari pendaftar luar daerah karena seleksi ini bersifat terbuka dan kompetitif,” tutup Heru.(Tov/Krs).

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tragedi Maut di Perlintasan JPL 08 Magetan, PT KAI Mulai Diperiksa Polisi

    Tragedi Maut di Perlintasan JPL 08 Magetan, PT KAI Mulai Diperiksa Polisi

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan – Kecelakaan tragis yang melibatkan Kereta Api Malioboro Ekspres dan tujuh sepeda motor di perlintasan sebidang di Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, kini memasuki babak baru. Polres Magetan mulai menyelidiki unsur kelalaian, termasuk yang melibatkan jajaran manajemen PT KAI Daop 7 Madiun. Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, mengatakan […]

    Bagikan
  • TKD Dipangkas, Magetan Hanya Dapat Perbaikan Dua Ruas Jalan di 2026

    TKD Dipangkas, Magetan Hanya Dapat Perbaikan Dua Ruas Jalan di 2026

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat berdampak langsung terhadap rencana perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Magetan. Pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Magetan hanya akan melaksanakan preservasi atau perawatan jalan di dua ruas wilayah Kecamatan Parang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Magetan, Muhtar Wakid, […]

    Bagikan
  • Bandel ! Proyek Tower Ilegal di Madiun Tetap Ngebut, Satpol PP Ancam Segel Pekan Depan

    Bandel ! Proyek Tower Ilegal di Madiun Tetap Ngebut, Satpol PP Ancam Segel Pekan Depan

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Proyek pembangunan tower telekomunikasi di Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, masih terus berjalan meski telah mendapat teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Petugas bahkan menemukan aktivitas pekerja di lokasi pada Jumat (1/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPHD) Satpol PP […]

    Bagikan
  • Diamankan Polisi, Sejoli Pembuang Bayi Akui Menyesal

    Diamankan Polisi, Sejoli Pembuang Bayi Akui Menyesal

    • calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Babak akhir kasus penelantaran bayi di area sawah Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berujung bui. Sejoli orang tua biologis bayi yakni Yuliyanto  (27), merupakan warga Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu, dan EV 18 tahun warga Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kepada penyidik EV mengakui penyesalannya karena setelah […]

    Bagikan
  • 38 SPPG Telah Berdiri, Pemkab Madiun Tekankan SOP ketat Pada Mitra

    38 SPPG Telah Berdiri, Pemkab Madiun Tekankan SOP ketat Pada Mitra

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 338
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, tercatat sudah ada 38 SPPG berdiri di Kabupaten Madiun, sementara kebutuhan ideal mencapai sekitar 53 hingga 54 unit. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda grand launching SPPG Anak Sejahtera Wonoasri yang dikelola […]

    Bagikan
  • Relokasi 100 KK Korban Bencana di Kabupaten Madiun Baru Dieksekusi 2027, Terkendala Izin Kawasan Hutan

    Relokasi 100 KK Korban Bencana di Kabupaten Madiun Baru Dieksekusi 2027, Terkendala Izin Kawasan Hutan

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) terus mematangkan rencana relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) dari dua desa menjadi sasaran relokasi, namun pelaksanaan fisiknya diperkirakan baru dapat dimulai pada 2027 karena masih menunggu proses perizinan penggunaan kawasan hutan. Kepala Disperkim […]

    Bagikan
expand_less