Visi Indonesia Emas 2045 Dihadapkan Realitas Kekurangan Tenaga Pendidik di Sekolah
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Senin, 4 Mei 2026
- visibility 130
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Kota Madiun – Kekurangan tenaga pendidik menjadi sorotan serius di tengah ambisi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tak terkecuali di Kota Madiun. Pemerintah Kota (Pemkot) mencatat sedikitnya 138 guru masih kurang, terutama di jenjang SD dan SMP yang dinilai berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menegaskan bahwa sektor pendidikan memegang peran sentral dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, ia mengakui persoalan di lapangan masih kompleks, salah satunya kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
“Pendidikan ini sangat sentral dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tapi faktanya, kita dihadapkan pada banyak guru yang pensiun dan kebutuhan yang terus meningkat,” ujarnya usai Upacara Hari Pendidikan Nasional Senin (4/5/2026).
Menurutnya, Pemkot telah mengajukan kebutuhan guru berdasarkan analisis Dinas Pendidikan. Namun, realisasi pemenuhan formasi masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk terkait skema Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Harapannya ada relaksasi kebijakan karena kebutuhan di daerah sangat mendesak, khususnya di dunia pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, mengungkapkan kekurangan guru saat ini mencapai sekitar 138 orang untuk jenjang SD dan SMP.
Kondisi ini, kata dia, tidak hanya berdampak pada beban kerja guru yang ada, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar mengajar. Padahal, kualitas pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi unggul menuju 2045.
Sebagai solusi sementara, Dinas Pendidikan melakukan langkah taktis dengan mengalihkan guru PNS dari jenjang TK ke SD guna menutup kekurangan guru kelas. Namun, langkah ini dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang.
“Untuk SMP, kami akan mengajukan formasi CPNS tahun 2026. Tapi memang kebutuhan ideal belum sepenuhnya terpenuhi,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot tetap berupaya menjaga kualitas pendidikan melalui program peningkatan kompetensi guru, termasuk beasiswa dan pelatihan. Hal ini dilakukan agar guru mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan metode pembelajaran modern.
Meski demikian, realita kekurangan tenaga pengajar menjadi tantangan nyata yang harus segera diatasi. Tanpa ketersediaan guru yang memadai, target mencetak SDM unggul sebagai pilar Indonesia Emas 2045 berisiko tidak tercapai secara optimal.
“Tapi tentunya saya yakin Pemerintah Pusat punya strategi, seperti hari ini juga akan diundang di beberapa kegiatan nanti terkait masalah manajemen finansial di dalam pembentukan APBD,” tutup Plt Wali Kota.
Pemerintah daerah pun berharap adanya kebijakan strategis dan dukungan konkret dari pemerintah pusat agar persoalan kekurangan guru dapat segera teratasi. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez





