Senin, 23 Nov 2026
Trending Tags

DPRD Ponorogo Dorong Pemkab Kurangi Ketergantungan Dana Transfer Pusat

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
  • visibility 198
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Foto : Ega-Sinergia

Sinergia | Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ruang fiskal yang masih terbatas dinilai perlu diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan disepakatinya Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 dalam rapat paripurna menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kemampuan keuangan daerah.

Menurut Dwi, pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak cukup hanya berfokus pada penyesuaian atau pengurangan belanja. Pemerintah daerah juga perlu melihat potensi pendapatan yang masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD.

“Pemkab Ponorogo harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru melalui berbagai inovasi. Jangan hanya memangkas atau menyesuaikan anggaran belanja, tetapi harus membuka pemikiran lebih luas untuk meningkatkan PAD,” ujar Dwi.

Politisi PKB itu menilai keterbatasan fiskal seharusnya menjadi pemicu bagi Pemkab Ponorogo untuk semakin kreatif dalam mengembangkan berbagai potensi daerah. Dengan PAD yang lebih kuat, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan meningkat.

Dwi menegaskan, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat harus dikurangi secara bertahap. Pemkab Ponorogo perlu mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat.

“Dengan minimnya anggaran, kita harus membuat inovasi untuk peningkatan PAD. Tidak hanya tergantung pada transfer dari pusat, tetapi bagaimana potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah,” katanya.

Selain mendorong peningkatan PAD, DPRD bersama Pemkab Ponorogo juga akan mencermati peluang penambahan dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tambahan sumber pendanaan tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat postur APBD pada tahun mendatang.

Upaya peningkatan PAD dan pencarian sumber pendanaan tambahan tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi APBD tetap sehat. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu menjalankan program pembangunan serta pelayanan publik meski ruang fiskal daerah masih terbatas. (Ega)

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Siap Tancap Gas Susun RPJMD dan RKPD bersama Pemkab Magetan

    DPRD Siap Tancap Gas Susun RPJMD dan RKPD bersama Pemkab Magetan

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Magetan terlantik periode 2025–2030 resmi digelar, membuka jalan bagi percepatan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Prosesi yang berlangsung Senin malam (26/5/2025) ini sekaligus menjadi titik balik setelah proses panjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sempat diwarnai pemungutan suara ulang (PSU). Ketua DPRD Magetan, […]

    Bagikan
  • Sidang Korupsi Maidi Cs : Kepala DPMPTSP Kota Madiun Akui Tak Pernah Serahkan Dana CSR Rp400 Juta kepada Maidi

    Sidang Korupsi Maidi Cs : Kepala DPMPTSP Kota Madiun Akui Tak Pernah Serahkan Dana CSR Rp400 Juta kepada Maidi

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 308
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, Sumarno, mengaku tidak pernah menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp400 juta kepada terdakwa Maidi. Pengakuan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (25/6/2026). Keterangan Sumarno menjadi perhatian […]

    Bagikan
  • Petani Madiun Keluhkan Sawah Tercemar Limbah Diduga dari SPPG

    Petani Madiun Keluhkan Sawah Tercemar Limbah Diduga dari SPPG

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 350
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Petani di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mengeluhkan sawah mereka tercemar limbah sisa makanan. Limbah tersebut diduga berasal dari aktivitas pencucian milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Assalam. Limbah berupa air sisa cucian makanan itu mengalir ke lahan pertanian warga dan menimbulkan bau menyengat. Podo, salah satu petani mengatakan […]

    Bagikan
  • Terima Mobil Siaga Ambulance, Kades Slambur Madiun Langsung Brokohan

    Terima Mobil Siaga Ambulance, Kades Slambur Madiun Langsung Brokohan

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Pasangan Harmonis yang kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Madiun memenuhi janji kampanyenya. 15 mobil siaga ambulance diserah terimakan kepada 15 Kepala Desa (Kades) bersamaan HUT ke-457 Kabupaten Madiun, pada Jumat (18/07/2025) di halaman pendopo, Ronggo Jumeno. Salah satu penerima adalah Desa Slambur Kecamatan Geger. Kades Slambur, Sugeng Wahono […]

    Bagikan
  • PAD Kota Madiun 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Minta Pemkot Tak Tambah Beban Pajak Warga

    PAD Kota Madiun 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Minta Pemkot Tak Tambah Beban Pajak Warga

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Delapan fraksi DPRD Kota Madiun meminta pemerintah kota mencari strategi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban pajak dan retribusi masyarakat. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (3/11/2026). Sorotan DPRD muncul setelah proyeksi PAD […]

    Bagikan
  • KPK Ungkap Aliran Dana Rp. 1,25 Miliar dalam Skandal Suap Menyeret Bupati Ponorogo

    KPK Ungkap Aliran Dana Rp. 1,25 Miliar dalam Skandal Suap Menyeret Bupati Ponorogo

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Sinergia | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengembangkan kasus suap atau gratifikasi yang menyeret Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko serta Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono. Dalam kasus ini, Bupati dan Sekda Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka beserta dr. Yunus Mahatma Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo dan Sucipto,pihak swasta atau kontraktor. Bahkan, KPK turut menyita […]

    Bagikan
expand_less