Defisit Perubahan APBD Ngawi Tembus Rp150 Miliar, Sejumlah Kegiatan Dipangkas

Sinergia | Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama DPRD menyepakati Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sekaligus pengambilan keputusan.

Salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp150 miliar. Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menyebut, kondisi itu dipengaruhi penurunan pendapatan daerah sekitar 3,2 persen dan belanja yang cukup ekspansif.

Meski PAD meningkat sekitar Rp15 miliar, pendapatan transfer dari pemerintah pusat justru turun sekitar Rp79 miliar. Akibatnya, defisit yang dalam rancangan awal hanya sekitar Rp20 miliar meningkat menjadi sekitar Rp150 miliar.

“Defisit yang kita alami itu ada dua penyebab. Pertama, turunnya pendapatan daerah sekitar 3,2 persen,” ujar Yuwono.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian agar belanja tetap mengacu pada RKPD. DPRD menetapkan lima prioritas yang harus mendapat dukungan anggaran, yakni penguatan SDM, pertumbuhan ekonomi, digitalisasi tata kelola pemerintahan, infrastruktur khususnya konektivitas antarwilayah, serta kondusivitas daerah melalui pengembangan budaya dan agama.

“Kelima hal itu menjadi atensi dewan karena ini sudah tercantum dalam RKPD,” katanya.

Yuwono juga meminta Pemkab melakukan perencanaan secara lebih cermat agar tidak muncul persoalan pendanaan saat program memasuki tahap pelaksanaan.

Sementara itu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan Pemkab telah melakukan penyesuaian untuk menekan defisit, salah satunya dengan memangkas sejumlah kegiatan yang belum menjadi prioritas.

“Dari defisit kita di manajemen kas, ada beberapa kegiatan yang memang diputuskan kita tidak anggarkan. Sehingga itu bisa mengurangi defisit kita di anggaran,” ujar Ony.

Ia mengapresiasi DPRD yang bersedia melakukan penyesuaian, termasuk terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Menurut Ony, langkah tersebut menunjukkan koordinasi eksekutif dan legislatif berjalan baik dalam menghadapi keterbatasan fiskal.

“Ini di Ngawi guyub rukun. Teman-teman di DPRD dengan eksekutif berjalan dengan baik sehingga kita bisa menutup beberapa defisit anggaran kita,” katanya.

Dalam pembahasan, penganggaran pokir DPRD juga menjadi perhatian. Ony menyebut terdapat kegiatan sekitar Rp18 miliar yang harus disesuaikan karena belum seluruhnya memenuhi tahapan perencanaan. Ia menegaskan, pokir harus masuk sejak awal melalui dokumen hasil reses, musrenbang hingga SIPD-RI.

“Pokok-pokok pikiran itu harus masuk kepada perencanaan awal sebelum kegiatan musren,” jelasnya.

Karena belum memenuhi tahapan tersebut, kegiatan itu tidak dipaksakan masuk dalam perubahan APBD 2026 dan dapat diupayakan kembali pada 2027 setelah persyaratan administrasinya terpenuhi.

Dari sisi pendapatan, Pemkab juga kehilangan potensi sekitar Rp4,8 miliar dari retribusi parkir berlangganan. Ony menjelaskan, penerimaan tersebut belum dapat ditarik karena kesepakatan kerja sama dan pembagian kewenangan antarpihak belum selesai.

“Ketika itu belum ada kesepakatan bersama, maka kita tidak bisa menarik retribusi dari parkir berlangganan,” katanya.

Pemkab optimis penerimaan tersebut dapat kembali dioptimalkan pada 2027 melalui penyesuaian skema parkir berlangganan.

Di tengah tekanan fiskal, anggaran perubahan tetap diarahkan pada kebutuhan dasar dan program strategis masyarakat. Prioritasnya antara lain kelanjutan peningkatan kualitas jalan dan konektivitas wilayah, pertanian ramah lingkungan, pengadaan dua unit mobil pemadam kebakaran, serta penanganan sampah dengan metode sanitary landfill.

“Ini semuanya memang sangat strategis dan memang dibutuhkan secepatnya,” ujar Ony.

DPRD juga menyatakan kesediaannya menyesuaikan sebagian pokir untuk mendukung lima prioritas pembangunan daerah. Yuwono menilai besarnya defisit 2026 menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran. Ia berharap peningkatan PAD dan optimalisasi transfer pemerintah dapat memperkuat kemampuan fiskal Kabupaten Ngawi ke depan.

“Kita berharap ada peningkatan PAD-nya, ada peningkatan transfer daerah,” pungkasnya. (Kus)