6 Pejabat Eselon II Pemkot Madiun Dirombak, Dua Kepala Dinas Digeser Jadi Staf Ahli
- account_circle Kriswanto
- calendar_month 17 jam yang lalu
- visibility 128
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Kota Madiun — Pemerintah Kota Madiun melakukan rotasi dan pengisian sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah daerah, Jumat (18/9/2026) malam. Sebanyak enam pejabat Eselon IIb diambil sumpah dan dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Gedung GCIO Diskominfo.
Rotasi tersebut mengubah sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Madiun. Bahkan, dua pejabat kepala dinas juga digeser ke posisi staf ahli.
Salah satu pejabat yang mengalami rotasi yakni Heri Suwartono. Dari sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Heri kini dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sementara Sudandi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Noor Aflah kini definitif menjabat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora), setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Plt. Adapun posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) kini ditempati Agus Mursidi.
Rotasi juga menyasar dua kepala dinas yang sebelumnya menduduki posisi strategis. Lismawati, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, kini digeser sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Sumarno, sebelumnya Kepala DPMPTSP, dirotasi menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Bagus Panuntun mengatakan rotasi dilakukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memberikan penyegaran setelah sejumlah pejabat cukup lama menduduki posisi tertentu.

“Sebenarnya pemenuhan kebutuhan terus kemudian banyak yang sudah sangat lama, sehingga ini perlu refresh. Makanya ada yang rotasi, ada yang baru,” kata Bagus seusai pelantikan.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintahan yang diterapkan Pemkot Madiun.
“Teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa gaspol mulai per hari besok,” ujarnya.
Bagus menjelaskan, proses administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat yang baru diterima Pemkot Madiun. Menurut dia, proses pengisian dan rotasi jabatan tersebut telah berjalan sekitar enam bulan.
“Baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah enam bulan proses ini berjalan. Jadi memang aturannya begitu, ya kita ikuti dan supaya lebih cepat sekalian,” jelasnya.
Terkait posisi pimpinan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berstatus pelaksana tugas, seperti Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PPPA dan BKAD, Bagus menyebut Pemkot Madiun masih menunggu proses berikutnya. Sementara untuk Plt Kepala BKPSDM kini masih diisi oleh Totok Sugiarto yang juga Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.
“Nanti menunggu. Insyaallah Senin sudah ada (Plt),” katanya.
Bagus juga menegaskan para pejabat yang mendapat amanah baru harus mengikuti pola kerja pemerintahan yang telah berjalan.
“Sekarang polanya kan semua kita baru. Basic dari bawah, dari lurah, dari RT. Nah sekarang mereka harus mengikuti pola yang ada,” ujarnya.
Selain enam pejabat yang dilantik, Pemkot Madiun masih memproses pengisian empat jabatan lainnya hasil seleksi terbuka. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
Bagus mengatakan usulan untuk empat jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu, proses akan berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Yang empat kemarin sudah kita kirim ke Ibu Gubernur untuk dapat persetujuan, terus BKN sudah, terus nanti dikirim ke Kemendagri. Nanti ada proses bolak-balik lagi yang mungkin butuh waktu,” jelasnya.
Di tengah masih adanya sejumlah jabatan yang diisi Plt, Bagus mengaku tetap melakukan koordinasi dengan seluruh OPD.
“Saya selalu koordinasi dengan seluruh dinas walaupun itu Plt. Saya terjun langsung, semua juga saya lihat. Bagaimana nanti yang terpenting rel kita masih sesuai dengan rencana,” pungkasnya. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez





