Rabu, 4 Nov 2026
Trending Tags

6 Pejabat Eselon II Pemkot Madiun Dirombak, Dua Kepala Dinas Digeser Jadi Staf Ahli

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
  • visibility 436
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Enam pejabat eselon IIb Pemkot Madiun dilantik dan dirotasi. (18/9/2026), Foto : Kris-Sinergia

Sinergia | Kota Madiun — Pemerintah Kota Madiun melakukan rotasi dan pengisian sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah daerah, Jumat (18/9/2026) malam. Sebanyak enam pejabat Eselon IIb diambil sumpah dan dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Gedung GCIO Diskominfo.

Rotasi tersebut mengubah sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Madiun. Bahkan, dua pejabat kepala dinas juga digeser ke posisi staf ahli.

Salah satu pejabat yang mengalami rotasi yakni Heri Suwartono. Dari sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Heri kini dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sementara Sudandi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Noor Aflah kini definitif menjabat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora), setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Plt. Adapun posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) kini ditempati Agus Mursidi.

Rotasi juga menyasar dua kepala dinas yang sebelumnya menduduki posisi strategis. Lismawati, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, kini digeser sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Sumarno, sebelumnya Kepala DPMPTSP, dirotasi menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Bagus Panuntun mengatakan rotasi dilakukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memberikan penyegaran setelah sejumlah pejabat cukup lama menduduki posisi tertentu.

Image Not Found
Lismawati dan Sumarno digeser menjadi Staf Ahli. Foto : Kris-Sinergia

“Sebenarnya pemenuhan kebutuhan terus kemudian banyak yang sudah sangat lama, sehingga ini perlu refresh. Makanya ada yang rotasi, ada yang baru,” kata Bagus seusai pelantikan.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintahan yang diterapkan Pemkot Madiun.

“Teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa gaspol mulai per hari besok,” ujarnya.

Bagus menjelaskan, proses administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat yang baru diterima Pemkot Madiun. Menurut dia, proses pengisian dan rotasi jabatan tersebut telah berjalan sekitar enam bulan.

“Baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah enam bulan proses ini berjalan. Jadi memang aturannya begitu, ya kita ikuti dan supaya lebih cepat sekalian,” jelasnya.

Terkait posisi pimpinan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berstatus pelaksana tugas, seperti Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PPPA dan BKAD, Bagus menyebut Pemkot Madiun masih menunggu proses berikutnya. Sementara untuk Plt Kepala BKPSDM kini masih diisi oleh Totok Sugiarto yang juga Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

“Nanti menunggu. Insyaallah Senin sudah ada (Plt),” katanya.

Bagus juga menegaskan para pejabat yang mendapat amanah baru harus mengikuti pola kerja pemerintahan yang telah berjalan.

“Sekarang polanya kan semua kita baru. Basic dari bawah, dari lurah, dari RT. Nah sekarang mereka harus mengikuti pola yang ada,” ujarnya.

Selain enam pejabat yang dilantik, Pemkot Madiun masih memproses pengisian empat jabatan lainnya hasil seleksi terbuka. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim). 

Bagus mengatakan usulan untuk empat jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu, proses akan berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang empat kemarin sudah kita kirim ke Ibu Gubernur untuk dapat persetujuan, terus BKN sudah, terus nanti dikirim ke Kemendagri. Nanti ada proses bolak-balik lagi yang mungkin butuh waktu,” jelasnya.

Di tengah masih adanya sejumlah jabatan yang diisi Plt, Bagus mengaku tetap melakukan koordinasi dengan seluruh OPD.

“Saya selalu koordinasi dengan seluruh dinas walaupun itu Plt. Saya terjun langsung, semua juga saya lihat. Bagaimana nanti yang terpenting rel kita masih sesuai dengan rencana,” pungkasnya. (Krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • DTKS Dilebur DTSEN, Mensos Dorong Kepala Daerah Hapus Kemiskinan Ekstrem

    DTKS Dilebur DTSEN, Mensos Dorong Kepala Daerah Hapus Kemiskinan Ekstrem

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Kementerian Sosial RI melebur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf saat mengisi dialog bersama pilar-pilar sosial di pendopo Ronggo DJumeno, Caruban Kabupaten Madiun, Jumat siang (21/2/2025).  Didampingi Wamensos […]

    Bagikan
  • Bupati Ponorogo Instruksikan Vaksinasi Serentak untuk Cegah Penyakit pada Sapi

    Bupati Ponorogo Instruksikan Vaksinasi Serentak untuk Cegah Penyakit pada Sapi

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 171
    • 0Komentar

    KAB. PONOROGO – Menanggapi penyebaran penyakit yang menyerang ternak sapi di sejumlah wilayah, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menginstruksikan agar vaksinasi terhadap sapi segera dilakukan secara serentak. Instruksi ini muncul setelah adanya laporan kematian sapi di beberapa desa. (03/01/2025) “Saat ini, kami masih mencatat data dari Dinas Pertanian mengenai jumlah sapi yang mati. Di Slahung, baru […]

    Bagikan
  • Waspada Beli Alat Bantu Dengar Tanpa Konsultasi, Pakar: Bukan Barang Umum, Harus Disesuaikan

    Waspada Beli Alat Bantu Dengar Tanpa Konsultasi, Pakar: Bukan Barang Umum, Harus Disesuaikan

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 309
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan – Tren masyarakat membeli alat bantu dengar secara daring semakin marak. Banyak yang berharap solusi instan untuk gangguan pendengaran dengan membeli alat tersebut melalui marketplace, bahkan dengan harga tinggi. Namun di balik kemudahan itu, ada risiko besar jika dilakukan tanpa konsultasi tenaga medis. Hal ini ditegaskan oleh dr. Rosa Falerina, Sp.THT-BKL […]

    Bagikan
  • Warga Kota Madiun Serbu Penukaran Uang Layak Edar dari Bank Indonesia

    Warga Kota Madiun Serbu Penukaran Uang Layak Edar dari Bank Indonesia

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 295
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Bank Indonesia (BI) Kediri menyiapkan uang layak edar untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Seperti yang terpantau di Pasar Sleko Kota Madiun yang diserbu warga Kota Madiun, Rabu (12/2/2025). Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Pasar Besar Ngawi.  Salah satu warga Kota Madiun, Purnomo […]

    Bagikan
  • Harga Sapi Kurban di Ngawi Berangsur Naik Jelang Idul Adha 2026

    Harga Sapi Kurban di Ngawi Berangsur Naik Jelang Idul Adha 2026

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 414
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Menjelang Idul Adha 2026, harga sapi kurban di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mulai mengalami kenaikan. Tren ini muncul seiring membaiknya kondisi kesehatan ternak setelah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini semakin terkendali. Dalam beberapa tahun terakhir, PMK sempat memukul pasar hewan kurban, khususnya sapi. Kekhawatiran masyarakat terhadap penularan penyakit […]

    Bagikan
  • Magetan Siapkan Pilkades Serentak 2027, 179 Desa Ditargetkan Gunakan E-Voting

    Magetan Siapkan Pilkades Serentak 2027, 179 Desa Ditargetkan Gunakan E-Voting

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2027. Sebanyak 179 desa ditargetkan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut, dengan pelaksanaan pemungutan suara direncanakan menggunakan e-voting. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan tahapan Pilkades diperkirakan mulai berjalan pada Juni 2027. Persiapan […]

    Bagikan
expand_less