DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati APBD 2026, Menjaga Kesinambungan Pembangunan

Sinergia | Kota Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun melaksanakan rapat paripurna pada Kamis (13/11/2025) malam di Gedung Paripurna. Rapat paripurna ini dengan agenda Pengambilan Keputusan yang didahului Pendapat Akhir tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. 8 fraksi DPRd Kota Madiun memberikan saran masukan terhadap APBD 2026 yang nantinya dijalankan Eksekutif.

Beberapa catatan yang diberikan Legislatif di antaranya Pemkot Madiun dalam mengimplementasikan program disesuaikan dengan penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 nanti. Untuk itu, program kegiatan yang dijalankan tahun depan benar-benar merupakan skala prioritas. Selain itu, juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Diketahui, dalam APBD tahun anggaran 2026, tercatat Pendapatan Daerah diangka Rp. 927,8 miliar dan Belanja Daerah senilai Rp. 1,06 miliar. Sementara untuk Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 134 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025.

Fraksi DPRD Kota Madiun mengingatkan Pemkot Madiun untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, arah kebijakan fiskal tahun 2026 harus tepat untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Menyikapi saran masukan dari Legislatif, Wali Kota Madiun, Maidi mengapresiasi serta menjalankan untuk kepentingan masyarakat. Ditengah penurunan TKD, Pemkot Madiun akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Badan usaha milik daerah kita optimalkan. Potensi-potensi yang ada dimaksimalkan. Tentu dengan penurunan TKD pasti berdampak. Tetapi semangat kita untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun ke depan,” terangnya.

Selain itu, Maidi juga lelang proyek pembangunan tahun 2026 akan segera dilakukan untuk mempercepat progresnya. Hal itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi Jawa Timur maupun nasional.

“Tentunya program kerja yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ini terus kita kejar. Jangan sampai turun. Sehingga fasilitas yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu kita tingkatkan,” imbuh Maidi.

Optimalisasi aset daerah juga menjadi fokus Pemkot Madiun ke depannya. Hal itu agar dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. “Perusahaan daerah akan kita evaluasi. Peluang yang ada di Kota Madiun yang bisa kita tangkap kita optimalkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Armaya Ketua DPRD Kota Madiun menegaskan saran masukan dari fraksi-fraksi harus menjadi atensi pemerintah daerah. Hal itu demi masyarakat Kota Madiun. “Jadi hal-hal yang konstruktif. Saran masukan itu harus ditindaklanjuti. Itu agar program di Kota Madiun bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Lebih lanjut, DPRD Kota Madiun akan meningkatkan pengawasan terhadap program kerja yang telah direncanakan Pemkot Madiun tahun depan. “Kita akan tetap kritis dalam hal kebijakan daerah. Agar program yang telah direncanakan sesuai aturan dan berdampak pada kemaslahatan masyarakat,” tegas Armaya.

8 fraksi DPRD Kota Madiun pun memberikan persetujuan Raperda APBD tahun anggaran 2026 menjadi Perda. Hal itu ditandai dengan penandatangan bersama Wali Kota Madiun bersama Pimpinan DPRD Kota Madiun. Hasil kesepakatan ini akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi.

“Ini nanti kita kirimkan ke Gubernur Jawa Tinur untum dilakuman evaluasi. Hasilnya nanti akan dibahas bersama Badan Anggaran dan segera dapat dijalankan nantinya,” pungkas Armaya. (Krs).