RAPBD Magetan 2027 Tertekan Transfer Pusat, Belanja Infrastruktur Baru 27,56 Persen

Sinergia | Magetan – Keterbatasan fiskal akibat penyesuaian dana transfer pemerintah pusat berdampak pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Magetan 2027. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian.

Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menyampaikan hal tersebut dalam jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan sasaran pembangunan dalam RPJMD.

“Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan,” jelas Nanik.

Salah satu tantangan dalam RAPBD 2027 adalah proporsi belanja infrastruktur yang baru mencapai 27,56 persen. Angka tersebut masih di bawah target 40 persen. Sementara belanja pegawai mencapai 36,12 persen, dan belanja pendidikan sebesar 29,94 persen atau telah melampaui ketentuan minimal 20 persen.

Pemkab Magetan berkomitmen meningkatkan alokasi infrastruktur secara bertahap, dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak, pelayanan dasar, serta kondisi keuangan daerah.

“Prioritas belanja akan disusun berdasarkan pemenuhan standar pelayanan minimal, kebutuhan dasar masyarakat, kondisi infrastruktur, serta target kinerja pembangunan,” tegasnya.

Di sisi pendapatan, pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, pemutakhiran data, serta evaluasi tarif pajak dan retribusi. Target PAD dari Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu pada 2027 dipatok Rp 21 miliar.

Hingga 22 Oktober 2026, realisasi PAD kedua destinasi wisata tersebut mencapai Rp 14,9 miliar atau 73,83 persen dari target Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 20,3 miliar.

Sejumlah program prioritas tetap diakomodasi, mulai dari beasiswa keluarga miskin, revitalisasi Pasar Sayur Magetan, modernisasi pariwisata, pengelolaan sampah, hingga peningkatan akses air minum aman.

Pemkab juga mengalokasikan Rp 1,4 miliar untuk beasiswa bagi 235 mahasiswa dari keluarga miskin. Sementara pembangunan rumah sakit di Kecamatan Panekan ditargetkan beroperasi pada 2028.

Di sektor pertanian, penguatan irigasi, jalan usaha tani, sumurisasi, dan pipanisasi menjadi perhatian untuk mendukung produktivitas serta mengantisipasi wilayah rawan krisis air.

Pemkab Magetan juga menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 4 miliar untuk penanganan bencana, dengan kemungkinan penyesuaian apabila terjadi eskalasi bencana.

Nanik menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penyusunan RAPBD 2027 diarahkan agar lebih terukur, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Jawaban bupati tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD Kabupaten Magetan sebelum memasuki proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.(Kus).