Serapan DBHCHT Kabupaten Madiun Baru 64 Persen, Empat OPD Masih di Bawah 50 Persen

Sinergia | Madiun – Realisasi penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 64 persen hingga akhir Oktober. Dari total pagu Rp20 miliar, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp12,7 miliar. Masih tersisa Rp7,3 miliar yang harus direalisasikan sebelum tutup tahun anggaran.

Rendahnya serapan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian Pemkab Madiun. Pasalnya, meski hanya tersisa dua bulan, masih ada empat OPD penerima DBHCHT yang realisasi anggarannya belum mencapai 50 persen.

Berdasarkan data serapan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi OPD dengan realisasi terendah, yakni masih 0 persen dari alokasi Rp128,7 juta. Disusul Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang baru menyerap 1,53 persen dari pagu Rp500 juta.

Sementara itu, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran baru merealisasikan 20,84 persen dari anggaran Rp540 juta. Adapun Dinas Pertanian mencatat serapan 34,61 persen dari total alokasi Rp2,5 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Madiun, Bagus Simuntang, mengatakan pihaknya optimistis realisasi DBHCHT dapat mencapai 95 persen hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah daerah memperkirakan masih terdapat potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp1,08 miliar.

Menurut Bagus, potensi SiLPA tersebut bukan disebabkan program kerja yang mangkrak atau tidak terlaksana. Sebagian besar merupakan efisiensi dari sisa nilai kontrak, terutama pengadaan peralatan medis di RSUD Dolopo dan RSUD Caruban.

“Ini bukan disebabkan oleh program kerja yang mangkrak atau tidak berjalan. SiLPA ini murni dari sisa kontrak, terutama pada pengadaan peralatan medis di RSUD Dolopo dan RSUD Caruban yang efisiensi anggarannya cukup tinggi, masing-masing sekitar Rp500 juta,” jelasnya.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Pemkab Madiun telah mengintensifkan evaluasi dan rekonsiliasi realisasi DBHCHT. Langkah tersebut dilakukan secara berkala dengan melibatkan pimpinan daerah, mulai dari bupati, wakil bupati hingga sekretaris daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bagus menyebut, pimpinan daerah telah beberapa kali memimpin langsung rekonsiliasi guna memastikan seluruh kegiatan yang dibiayai DBHCHT segera direalisasikan.

“Kami sudah melakukan beberapa kali rekon terkait serapan DBHCHT 2026 yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati, Pak Wabup, dan Pak Sekda. Harapan pimpinan agar seluruh kegiatan segera direalisasikan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD penerima DBHCHT agar menjaga komitmen pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah disepakati. 

Menurutnya, keterlambatan satu OPD berpotensi berdampak terhadap kelancaran penyaluran dana secara keseluruhan. Karena itu, percepatan realisasi fisik maupun keuangan harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah penerima alokasi.

“Jika satu perangkat daerah terkendala, dampaknya bisa mengganggu penyaluran secara sistemik. Karena itu, mitigasi risiko dan komitmen realisasi fisik maupun keuangan harus benar-benar diperhatikan,” pungkasnya. (Tov)