Sabtu, 24 Okt 2026
Trending Tags

Berangkat Haji, Tiga ASN Dinas Kesehatan Ponorogo Ajukan Cuti

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
  • visibility 216
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Jamaah haji saat pamitan di pendopo Kabupaten Ponorogo, Foto : Ega Patria – Sinergia

Sinergia | Kab. Ponorogo – Tiga aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ponorogo mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Permohonan cuti disampaikan secara daring melalui aplikasi yang disediakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Ponorogo, Denik Silvia Kusumaputri bahwa hingga saat ini pihaknya baru menerima tiga permohonan cuti haji dari pegawai di Dinas Kesehatan, dan belum diketahui apakah mereka juga bertugas sebagai petugas haji atau tidak.

“Sampai hari ini, baru tiga ASN dari Dinkes yang mengajukan cuti. Kami tidak membedakan apakah mereka petugas haji atau bukan, karena jika ASN menjadi petugas pun tetap wajib mengurus izin cuti,” jelas Denik, Selasa (06/05/2025).

Denik menambahkan, hingga kini belum ada laporan mengenai pejabat eselon II yang mengajukan cuti dengan alasan yang sama. Sesuai ketentuan, ASN diperbolehkan mengajukan cuti besar untuk haji paling lambat 10 hari sebelum keberangkatan. Durasi cuti maksimal adalah tiga bulan, dengan konsekuensi mengurangi jatah cuti tahunan.

“Biasanya mereka mengambil cuti sekitar 40 hari. Itu berdasarkan pola yang sama dari tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Sebagai catatan, aturan pemberian cuti bagi PNS telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021. Pada musim haji tahun ini, tercatat sebanyak 461 jemaah asal Ponorogo yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Ega Patria – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hujan Ekstrem Picu 26 Bencana di Ponorogo, 25 Longsor Terjadi dalam 5 Hari

    Hujan Ekstrem Picu 26 Bencana di Ponorogo, 25 Longsor Terjadi dalam 5 Hari

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 285
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Ponorogo sejak awal April 2026 memicu puluhan kejadian bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mencatat, sebanyak 26 laporan bencana masuk dalam kurun waktu 1 hingga 5 April 2026. Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, menyampaikan dari total kejadian tersebut, sebanyak 25 merupakan tanah […]

    Bagikan
  • Imigrasi Ponorogo Bantah Terbitkan Paspor Untuk Dewi Astutik, Buronan Kasus Sabu 2 Ton

    Imigrasi Ponorogo Bantah Terbitkan Paspor Untuk Dewi Astutik, Buronan Kasus Sabu 2 Ton

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ponorogo memastikan tidak pernah menerbitkan paspor atas nama Dewi Astutik, warga Kabupaten Ponorogo yang kini menjadi buronan dalam kasus penyelundupan sabu seberat dua ton di perairan Kepulauan Riau. Nama Dewi Astutik mendadak viral setelah disebut sebagai otak jaringan narkotika internasional. Padahal, perempuan asal Kecamatan Balong […]

    Bagikan
  • Pemkot Madiun Minta Warga Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi

    Pemkot Madiun Minta Warga Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota Madiun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga angin kencang. Wali Kota Madiun, Maidi, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sebelum petugas datang ke lokasi bencana. “Macam-macam bencana bisa terjadi, mulai dari angin, kebakaran, genangan, sampai ular. Maka masyarakat harus tahu cara […]

    Bagikan
  • DPRD Desak Plt Bupati Ponorogo Segera Koordinasi dengan Pemprov Jatim Soal Pengganti Sekda

    DPRD Desak Plt Bupati Ponorogo Segera Koordinasi dengan Pemprov Jatim Soal Pengganti Sekda

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mendesak Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjuk pejabat yang menggantikan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono. Desakan ini muncul karena hingga pertengahan November 2025, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 belum juga dimulai. Kondisi […]

    Bagikan
  • Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2026 Untuk Petani Madiun Capai 48 Ribu Ton

    Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2026 Untuk Petani Madiun Capai 48 Ribu Ton

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 357
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, total alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun ini mencapai lebih dari 48 ribu ton dan sudah dapat ditebus petani sejak awal Januari 2026. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) […]

    Bagikan
  • Gaji ke-13 ASN Kota Madiun Cair Hari Ini, Rp 18 Miliar Langsung Masuk Rekening 4.814 Pegawai

    Gaji ke-13 ASN Kota Madiun Cair Hari Ini, Rp 18 Miliar Langsung Masuk Rekening 4.814 Pegawai

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Madiun resmi mulai mencairkan gaji ke-13 pada Jumat (5/6/2026). Total anggaran untuk gaji ke-13 mencapai Rp 18,02 miliar. Pencairan tersebut mencakup ASN, kepala daerah, anggota DPRD, hingga penerima hak lainnya sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah […]

    Bagikan
expand_less