By
Sinergia | Magetan – Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit serta gembar gembor efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan justru menambah deretan mobil dinas baru senilai miliaran rupiah.
Informasi yang dihimpun, pengadaan kendaraan tersebut meliputi Toyota Innova Zenix Hybrid 2000 CC untuk Bupati, serta Mitsubishi Pajero untuk Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kejaksaan. Harga per unitnya berkisar Rp533–Rp536 juta, bahkan mobil Wakil Bupati disebut mencapai Rp600 juta.
Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan, Dicong Maleleh mengatakan pengadaan kendaraan itu telah seizin Bupati. Bahkan permintaan Kapolres terkait warna putih langsung dipenuhi. Tak hanya itu, Pemkab juga mengusulkan pengadaan mobil baru untuk Bupati melalui Perubahan Anggaran (PAK) dengan jenis Hyundai.
“Kalau rakyat harus nabung bertahun-tahun hanya untuk ganti motor, pejabat cukup tunggu rapat anggaran,” tulis seorang warga di media sosial menanggapi isu ini.
Kritik tajam datang dari Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran (Forum Rumah Kita). Ketua Forum Rumah Kita, Agus Pujiono, menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Kejaksaan itu punya peran sebagai Jaksa Pengacara Negara. Mereka bisa kasih legal opinion untuk mencegah kebijakan yang bikin rakyat geleng-geleng kepala. Tapi kok nggak kedengaran suaranya?” kata Agus, Selasa (19/08/2025).
Agus menambahkan, meski sah secara hukum, pengadaan mobil ini masuk dalam kategori “kejahatan moral”.
“APBD Magetan 2025 mencapai Rp1,98 triliun, dengan PAD hanya Rp700 miliar. Realisasi PAD semester pertama baru Rp187 miliar, itu pun baru cukup menutup 35–40 persen biaya operasional. Lalu uang rakyat dipakai untuk mobil mewah. Rakyat butuh jalan mulus, malah disuguhi showroom pejabat,” tegasnya.
Nada serupa datang dari Beni Ardi, pegiat antikorupsi dari Magetan Center Corruption Watch (MCCW). Menurutnya, meski tidak menyalahi aturan, langkah Pemkab sangat bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah memerintahkan efisiensi.
“APBD Magetan sendiri banyak dipangkas dengan alasan efisiensi. Tapi kok pengadaan mobil forkopimda justru lolos? Apalagi pemerintahan baru ini belum genap setahun,” ungkapnya.
Beni juga mempertanyakan nasib mobil dinas lama. “Kalau masih layak pakai, mengapa harus ada pengadaan baru? Yang lebih penting justru program langsung untuk masyarakat,” ujarnya.
Sorotan publik makin tajam karena pengadaan mobil dinas ini bersamaan dengan beberapa persoalan lain di Magetan, mulai dari lambatnya pembangunan, rendahnya serapan anggaran, hingga maraknya kunjungan kerja DPRD yang dinilai tidak memberi manfaat nyata.
Di satu sisi pemerintah menyerukan efisiensi, di sisi lain deretan mobil baru berjajar di garasi pejabat. Masyarakat kini menunggu, apakah uang rakyat benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik, atau justru habis untuk memenuhi gaya hidup elite daerah.
Kusnanto – Sinergia
