By
Sinergia | Kota Madiun – Aktivitas perjalanan dinas anggota DPRD Kota Madiun terhenti sejak awal Agustus 2025. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang memangkas pos sekretariat dewan hingga 50 persen.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, membenarkan kondisi itu. Menurutnya, pemangkasan anggaran otomatis berimbas pada kegiatan dewan yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
“Pagu APBD 2025 di pos sekretariat DPRD dipotong separo. Kami ikut aturan yang lebih tinggi. Rencana kegiatan yang sebelumnya disusun setahun penuh jelas tidak bisa tercapai maksimal,” tegas Istono, Selasa (09/09/2025).
Istono menjelaskan, sejak awal Agustus, seluruh anggaran perjalanan dinas telah habis. Dengan begitu, anggota dewan tidak bisa lagi melakukan kunjungan kerja maupun studi banding ke luar daerah.
“Praktis tidak ada kegiatan ke luar daerah. Paling hanya sidak atau tinjauan lapangan di sekitar Kota Madiun. Itu pun sifatnya terbatas,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.
Efisiensi anggaran ini membuat kegiatan DPRD lebih banyak berpusat di kantor. Hal ini juga berdampak pada output dan outcome kinerja yang tidak bisa berjalan sesuai target.
“Kalau dari awal dirancang 20 kali kegiatan, lalu anggaran dipangkas, tentu hasilnya tidak maksimal,” tambahnya.
Selain itu, Istono mengungkapkan bahwa pos anggaran DPRD Kota Madiun sejak awal relatif terbatas jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Kami tidak ada forum grup diskusi dengan narasumber eksternal, tidak ada optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir). Semua sudah diserahkan ke pemkot. DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kota Madiun memastikan tetap mendukung penuh program pemerintah daerah.
“Seluruh fraksi sepakat mengikuti aturan pusat. Prinsipnya, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, instruksi efisiensi harus dijalankan,” pungkas Istono.
Kriswanto – Sinergia
