Berita Terkini
Trending Tags

Anggaran Terpangkas, DPRD Kota Madiun Stop Perjalanan Dinas Sejak Awal Agustus

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
  • visibility 139
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Rapat paripurna DPRD Kota Madiun beberapa waktu lalu, Foto : Surya – Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Aktivitas perjalanan dinas anggota DPRD Kota Madiun terhenti sejak awal Agustus 2025. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang memangkas pos sekretariat dewan hingga 50 persen.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, membenarkan kondisi itu. Menurutnya, pemangkasan anggaran otomatis berimbas pada kegiatan dewan yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

“Pagu APBD 2025 di pos sekretariat DPRD dipotong separo. Kami ikut aturan yang lebih tinggi. Rencana kegiatan yang sebelumnya disusun setahun penuh jelas tidak bisa tercapai maksimal,” tegas Istono, Selasa (09/09/2025).

Istono menjelaskan, sejak awal Agustus, seluruh anggaran perjalanan dinas telah habis. Dengan begitu, anggota dewan tidak bisa lagi melakukan kunjungan kerja maupun studi banding ke luar daerah.

“Praktis tidak ada kegiatan ke luar daerah. Paling hanya sidak atau tinjauan lapangan di sekitar Kota Madiun. Itu pun sifatnya terbatas,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

Efisiensi anggaran ini membuat kegiatan DPRD lebih banyak berpusat di kantor. Hal ini juga berdampak pada output dan outcome kinerja yang tidak bisa berjalan sesuai target.

“Kalau dari awal dirancang 20 kali kegiatan, lalu anggaran dipangkas, tentu hasilnya tidak maksimal,” tambahnya.

Selain itu, Istono mengungkapkan bahwa pos anggaran DPRD Kota Madiun sejak awal relatif terbatas jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Kami tidak ada forum grup diskusi dengan narasumber eksternal, tidak ada optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir). Semua sudah diserahkan ke pemkot. DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Kota Madiun memastikan tetap mendukung penuh program pemerintah daerah.

“Seluruh fraksi sepakat mengikuti aturan pusat. Prinsipnya, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, instruksi efisiensi harus dijalankan,” pungkas Istono.

Kriswanto – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Angka Dispensasi Kawin Remaja di Magetan Capai 68 Kasus Sepanjang 2025, Mayoritas Hamil di Luar Nikah

    Angka Dispensasi Kawin Remaja di Magetan Capai 68 Kasus Sepanjang 2025, Mayoritas Hamil di Luar Nikah

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 365
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Tingkat perilaku seks bebas di kalangan remaja Kabupaten Magetan masih terbilang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama (PA) Magetan menerima sedikitnya 68 permohonan dispensasi kawin. Ironisnya hal itu dikarenakan kehamilan di luar nikah maupun tertangkap berhubungan badan oleh keluarga atau warga. Menurut Hakim Pengadilan Agama Magetan, Sunyoto dari 68 perkara yang […]

    Bagikan
  • Kemenag Kota Madiun Gelar Seleksi Tahap I Petugas Haji 2026

    Kemenag Kota Madiun Gelar Seleksi Tahap I Petugas Haji 2026

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Madiun menggelar Seleksi Tahap I Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan PPIH Kloter untuk musim haji 1447 H/2026. Kegiatan seleksi berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kota Madiun pada Kamis (04/12/2025). Kepala Kantor Kemenhaj Kota Madiun, Datik Ardiyah, menjelaskan bahwa mekanisme seleksi ini […]

    Bagikan
  • Sungai di Magetan Jadi Tempat Sampah, DLHP : Mohon Masukannya

    Sungai di Magetan Jadi Tempat Sampah, DLHP : Mohon Masukannya

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 303
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini justru berubah fungsi menjadi “tempat sampah” di Kabupaten Magetan. Di perbatasan Desa Krowe dan Desa Tapen, Kecamatan Lembeyan, aliran sungai tampak dipenuhi plastik, botol bekas, popok bayi, hingga sisa makanan. Tumpukan itu menimbulkan bau menyengat, air keruh, serta gundukan sampah bercampur tanaman liar. Kondisi […]

    Bagikan
  • 25 Tahun Alami Gangguan Jiwa, ODGJ di Jambon Ponorogo Dikurung dalam Kandang Besi

    25 Tahun Alami Gangguan Jiwa, ODGJ di Jambon Ponorogo Dikurung dalam Kandang Besi

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo — Aparat kepolisian melakukan pengecekan terhadap kondisi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dikurung di dalam kandang besi di Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. ODGJ tersebut diketahui bernama Suhananto, 45 tahun, yang telah mengalami gangguan jiwa selama lebih dari 25 tahun. Suhananto dikurung sejak 2014 karena kerap mengamuk dan […]

    Bagikan
  • Khawatir Gagal Panen, Petani Magetan Keluhkan Solar Bersubsidi Langka

    Khawatir Gagal Panen, Petani Magetan Keluhkan Solar Bersubsidi Langka

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar mulai dirasakan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kondisi ini menimbulkan keresahan, terutama di kalangan petani yang masih mengandalkan mesin diesel untuk mengairi sawah. Minimnya pasokan solar membuat banyak mesin pompa air […]

    Bagikan
  • Disnakerin Kabupaten Madiun Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Evaluasi Pelayanan

    Disnakerin Kabupaten Madiun Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Evaluasi Pelayanan

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya menjaring aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait kualitas layanan publik, Selasa (09/12/2025). Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap perangkat daerah penyelenggara layanan publik membuka […]

    Bagikan
expand_less