Senin, 26 Okt 2026
Trending Tags

Anggaran Terpangkas, DPRD Kota Madiun Stop Perjalanan Dinas Sejak Awal Agustus

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
  • visibility 174
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Rapat paripurna DPRD Kota Madiun beberapa waktu lalu, Foto : Surya – Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Aktivitas perjalanan dinas anggota DPRD Kota Madiun terhenti sejak awal Agustus 2025. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang memangkas pos sekretariat dewan hingga 50 persen.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, membenarkan kondisi itu. Menurutnya, pemangkasan anggaran otomatis berimbas pada kegiatan dewan yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

“Pagu APBD 2025 di pos sekretariat DPRD dipotong separo. Kami ikut aturan yang lebih tinggi. Rencana kegiatan yang sebelumnya disusun setahun penuh jelas tidak bisa tercapai maksimal,” tegas Istono, Selasa (09/09/2025).

Istono menjelaskan, sejak awal Agustus, seluruh anggaran perjalanan dinas telah habis. Dengan begitu, anggota dewan tidak bisa lagi melakukan kunjungan kerja maupun studi banding ke luar daerah.

“Praktis tidak ada kegiatan ke luar daerah. Paling hanya sidak atau tinjauan lapangan di sekitar Kota Madiun. Itu pun sifatnya terbatas,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

Efisiensi anggaran ini membuat kegiatan DPRD lebih banyak berpusat di kantor. Hal ini juga berdampak pada output dan outcome kinerja yang tidak bisa berjalan sesuai target.

“Kalau dari awal dirancang 20 kali kegiatan, lalu anggaran dipangkas, tentu hasilnya tidak maksimal,” tambahnya.

Selain itu, Istono mengungkapkan bahwa pos anggaran DPRD Kota Madiun sejak awal relatif terbatas jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Kami tidak ada forum grup diskusi dengan narasumber eksternal, tidak ada optimalisasi pokok-pokok pikiran (pokir). Semua sudah diserahkan ke pemkot. DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Kota Madiun memastikan tetap mendukung penuh program pemerintah daerah.

“Seluruh fraksi sepakat mengikuti aturan pusat. Prinsipnya, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, instruksi efisiensi harus dijalankan,” pungkas Istono.

Kriswanto – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • DKPP Kab. Madiun Duga Puluhan Ayam Mati Mendadak Akibat Flu Burung

    DKPP Kab. Madiun Duga Puluhan Ayam Mati Mendadak Akibat Flu Burung

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun— Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun menindaklanjuti laporan kematian puluhan ayam kampung di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kasus ini diduga kuat disebabkan oleh avian influenza (AI) atau flu burung. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, drh. Harris, mengatakan usai menerima laporan, tim Petugas […]

    Bagikan
  • Polres Madiun Kota Lakukan Pengamanan Massa yang Merangsek ke Padepokan PSHT Pusat Madiun Play Button photo_camera 3

    Polres Madiun Kota Lakukan Pengamanan Massa yang Merangsek ke Padepokan PSHT Pusat Madiun

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 1.776
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Sekelompok massa dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) kubu Ketua Umum (Ketum) Muhammad Taufiq mencoba masuk ke area Padepokan PSHT Pusat Madiun pada Kamis (05/02/2026). Personil gabungan mencoba melakukan penyekatan di pintu masuk Kota Madiun seperti di Jembatan Ngebrak dari Takeran Magetan ke Josenan Kota Madiun serta Jembatan Sambirejo Jiwan yang menuju […]

    Bagikan
  • Sopir Mengantuk, Mobil Expander Tabrak Truk Box

    Sopir Mengantuk, Mobil Expander Tabrak Truk Box

    • calendar_month Rabu, 25 Des 2024
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Kab. Ponorogo – Insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Mitsubishi Expander dengan nomor polisi AB 1026 SP terjadi di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Ponorogo, pada Rabu pagi (25/12/2024) sekitar pukul 10.00 WIB. Mobil yang dikendarai Joan Wahyu Baswara (35), warga Kelurahan Pucangsewu, Pacitan, bersama istrinya, Yuliana Sis Indrasari (30), bertabrakan dengan truk boks ekspedisi di […]

    Bagikan
  • Banyak ASN Pemkot Madiun Masuki Masa Pensiun, Plt Wali Kota Siapkan Sistem Penilaian dan Ingatkan Eselon III

    Banyak ASN Pemkot Madiun Masuki Masa Pensiun, Plt Wali Kota Siapkan Sistem Penilaian dan Ingatkan Eselon III

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun mulai bersiap menghadapi gelombang pensiun aparatur sipil negara (ASN) dalam dua tahun ke depan. Kondisi tersebut mendorong Pemkot menyiapkan langkah regenerasi jabatan sekaligus memperkuat ritme kerja birokrasi. Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun menegaskan seluruh ASN, mulai dari eselon II, III hingga IV, harus menyamakan irama […]

    Bagikan
  • Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun, Pemkab Perkuat Inovasi dan Kolaborasi Wujudkan Madiun Bersahaja

    Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun, Pemkab Perkuat Inovasi dan Kolaborasi Wujudkan Madiun Bersahaja

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun di ruang rapat paripurna DPRD, Sabtu (18/7/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Berinovasi dan Berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun Bersahaja”, yang menjadi semangat bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam […]

    Bagikan
  • Ketika Penjara Bukan Satu-satunya Hukuman, Wajah Baru Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana

    Ketika Penjara Bukan Satu-satunya Hukuman, Wajah Baru Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pidana penjara tidak lagi menjadi satu-satunya hukuman bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Mulai 2 Januari 2026, pemerintah akan menerapkan pidana alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan baru tersebut, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial, […]

    Bagikan
expand_less