Belanja Daerah R-APBD 2026 Tercatat Rp. 2,1 Triliun, Pemkab Madiun Tetapkan Skala Prioritas
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
- visibility 33
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Bupati terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026, Jumat (17/10/2025).
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun itu dihadiri oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, serta anggota DPRD Kabupaten Madiun.
Dalam penyampaiannya, orang nomor satu di Kabupaten Madiun itu memaparkan bahwa pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2,050 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,129 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp79 miliar.
Bupati Hari Wuryanto menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
“Kita menyampaikan nota keuangan tahun 2026 dengan harapan dapat dibahas bersama DPRD dan TAPD. Intinya, bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati Hari Wuryanto.
Ia menambahkan bahwa kebijakan anggaran tahun depan juga disusun agar tetap linier dengan program prioritas pemerintah pusat, antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merah Putih, serta pemberdayaan koperasi desa.
Selain itu, Pemkab Madiun juga berkomitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program pemeriksaan kesehatan gratis.
“Karena ada pengurangan dana transfer dari pusat, maka kita akan menggunakan skala prioritas. Yang penting, masyarakat tetap sejahtera dan bahagia. Kita utamakan program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti peningkatan layanan kesehatan dan penurunan angka kemiskinan,” tambahnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
