Legislatif Soroti 915 Usulan Warga dan Keterbatasan Anggaran di Musrenbang RKPD Magetan
- account_circle Kusnanto
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 36
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Magetan tak hanya membahas arah pembangunan. Namun juga mengungkap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tumpukan aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Magetan, Suratno, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghimpun sedikitnya 915 usulan dari masyarakat melalui berbagai forum, seperti reses dan rapat dengar pendapat.
“Ini adalah puncak dari proses panjang perencanaan. Semua aspirasi masyarakat kita tampung dan akan disinergikan dengan program pemerintah daerah,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan utama, terlebih dengan adanya pengurangan dana transfer dan dana desa.
“Semua usulan itu penting karena berasal dari bawah. Tapi tetap harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Sejumlah persoalan krusial turut menjadi sorotan, seperti belum optimalnya penanganan jalan penghubung antar desa, hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang disoroti adalah potensi kebocoran pendapatan dari sektor parkir, pajak restoran, dan pariwisata.
“Tanpa menaikkan pajak, kita bisa meningkatkan PAD dengan menekan kebocoran dan mengoptimalkan potensi yang ada,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga mendukung program prioritas pemerintah daerah, termasuk penanganan stunting melalui program “Anting Emas 2.0” yang melibatkan ASN sebagai orang tua asuh balita.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan mampu menjadi titik temu antara aspirasi masyarakat dan kemampuan fiskal daerah, sehingga pembangunan yang dirancang benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(Kus).
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Kris/Byg
