Pemkab Madiun Pasang Stiker di 50.934 Rumah Penerima Bansos, Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mulai memasang stiker identitas penerima bantuan sosial (Bansos) di 50.934 rumah tangga penerima manfaat yang tersebar di seluruh desa. Program dengan anggaran Rp. 395 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial bagi penerimanya.

Pelaksanaan perdana program bertajuk Sosialisasi dan Launching Stikerisasi Penerima Bansos serta Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital Tahun 2026 itu dipusatkan di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Senin (9/11/2026).

Bupati Madiun Hari Wuryanto secara simbolis menyerahkan stiker kepada Camat Kebonsari untuk selanjutnya didistribusikan dan dipasang oleh masing-masing pemerintah desa. Pelaksanaannya melibatkan pilar-pilar sosial, di antaranya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Bupati yang akrab disapa Mas Hari Wur itu juga turun langsung menempelkan stiker di salah satu rumah penerima manfaat. Pemasangan tersebut diharapkan menjadi instrumen keterbukaan informasi sekaligus memudahkan masyarakat mengawasi ketepatan sasaran penerima bantuan.

Pemasangan stikerisasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima manfaat. Melalui pencantuman identitas pada stiker, pemerintah ingin mengurangi potensi kesalahpahaman maupun prasangka di tengah masyarakat terkait penyaluran bansos.

“Karena kita ingin transparan dan akuntabel. Mereka yang dipasang stiker harus betul-betul orang yang menerima bantuan. Jangan sampai muncul prasangka dari masyarakat mengapa seseorang mendapatkan bantuan, padahal belum tentu yang bersangkutan menerima langsung. Bisa saja hanya diminta mengambilkan,” ujarnya.

Menurut Hari, identitas penerima yang tercantum dalam stiker akan memperjelas data penerima bantuan, baik berdasarkan nama maupun alamat atau by name by address. Karena itu, ia berharap masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Dia juga menegaskan, stiker yang telah terpasang tidak boleh dilepas secara sepihak. Pelepasan stiker berkaitan dengan mekanisme graduasi atau keluarnya penerima dari program bantuan sosial ketika kondisi ekonominya sudah membaik.

“Kalau dilepas, berarti mereka siap graduasi. Ada kesadaran bahwa ketika kondisi ekonominya sudah meningkat, maka harus keluar dari penerima bantuan,” tegasnya.

“Misalnya dulu tidak mendapatkan bantuan karena masuk desil 5 atau 6. Namun, karena ada kondisi tertentu yang menyebabkan mereka tidak mampu menghidupi kehidupannya sendiri, tentu bisa kita bantu,” jelasnya.

Bupati Madiun meminta seluruh jajaran pemerintah desa mengedepankan prinsip tertib, humanis, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Kepala desa juga memiliki peran penting dalam mengawasi proses stikerisasi, termasuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan pribadi dalam penentuan dan pelaksanaan pemasangan stiker.

Pemasangan stiker di seluruh rumah penerima bansos rampung pada akhir 2026. Proses pelaksanaannya juga mendapat pengawalan dari Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

Melalui program ini, Pemkab Madiun berharap pengawasan penyaluran bansos semakin terbuka, data penerima lebih jelas, serta bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Tov)