Bupati Madiun Resmi Buka MPLS Sekolah Rakyat, 260 Siswa Bersiap Ikuti Pendidikan Berasrama
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
- visibility 26
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Madiun resmi dimulai pada Jumat (31/7/2026). Pembukaan dilakukan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto di kompleks Sekolah Rakyat Terintegrasi, Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, sekaligus menandai dimulainya operasional sekolah berasrama bagi ratusan siswa dari keluarga prasejahtera.
Sebanyak 260 peserta didik yang sebelumnya berstatus calon siswa resmi ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Mereka akan mengikuti pendidikan secara penuh dengan seluruh kebutuhan belajar dan tempat tinggal ditanggung oleh pemerintah.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, dimulainya MPLS menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Ini kesempatan yang luar biasa bagi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah anak-anak kami yang berada pada desil 1 dan 2 tahun ini sebanyak 260 anak bisa tertampung di Sekolah Rakyat,” ujar Bupati Hari.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Madiun mendukung penuh pelaksanaan program tersebut karena diyakini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
“Melalui Sekolah Rakyat ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga merealisasikan upaya pengentasan kemiskinan sejak dini,” katanya.
Hari menjelaskan seluruh biaya pendidikan, kebutuhan asrama, hingga fasilitas penunjang siswa telah ditanggung oleh negara. Dengan demikian, orang tua tidak lagi dibebani biaya sekolah sehingga dapat lebih fokus mendukung perkembangan anak.
“Semua kebutuhan sudah dipenuhi oleh negara. Harapannya, keluarga mereka bisa keluar dari kelompok desil 1 dan 2 karena tidak lagi terbebani biaya pendidikan. Setelah lulus, anak-anak ini diharapkan memiliki bekal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup keluarganya,” jelasnya.
Meski kegiatan belajar telah dimulai, Pemkab Madiun memastikan akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai tujuan dan mampu mencetak lulusan yang berkualitas.
“Kami akan terus memantau pelaksanaannya. Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat benar-benar memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi sehingga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” pungkas Hari.(Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Krz/Byg
