Petani Tebu PG Rejoagung Madiun Aman Pembayaran, Berbeda dengan Wilayah SGN
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
- visibility 505
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun — Ketika banyak petani tebu di Kabupaten Madiun mengeluhkan pembayaran hasil panen yang macet, petani tebu di bawah naungan Pabrik Gula (PG) Rejoagung Baru justru tak mengalami masalah serupa. Mereka menerima pembayaran hasil giling tebu setiap pekan sesuai harga pokok penjualan (HPP) Rp14.500 per kilogram.
Sekretaris DPC Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) wilayah PG Rejoagung Baru, Aji Kurniawan, menjelaskan keberhasilan itu berkat perencanaan giling yang matang.
“Sejak awal giling tahun ini, kami sudah menyiapkan plan A dan B. Gula petani bisa dilelang atau diamankan langsung oleh manajemen PG Rejoagung hingga akhir giling Oktober mendatang. Setiap Rabu, petani bisa mengambil pembayaran tanpa hambatan,” ujar Aji di Madiun, Selasa (26/8/2025).
Menurut Aji, produksi tebu di PG Rejoagung saat ini mencapai sekitar 1.000 ton per minggu. Kapasitas giling pabrik sebenarnya bisa mencapai 60 ribu kuintal, tetapi pasokan tebu hanya sekitar 50 ton, dengan rendemen masih di bawah 7 persen. Meski begitu, pembayaran tetap lancar.
Aji menilai kondisi petani tebu PG Rejoagung lebih baik dibandingkan petani di wilayah Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang kesulitan pencairan pembayaran dan terpaksa menjual gula di bawah harga Rp14.500 karena tekanan biaya operasional.
“Di PG Rejoagung, petani fokus menyelesaikan panen tanpa pusing soal pembayaran,” katanya.
Terkait rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Badan Pangan Nasional, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), dan pedagang gula, Aji menyebut pemerintah menekan AGRI agar gula rafinasi tidak bocor ke pasar konsumsi.
“Sejauh ini di Madiun belum terlihat gula rafinasi masuk ke pasar konsumsi,” jelasnya.
Mengenai rencana pemerintah pusat menggandeng Danatara untuk menyerap gula petani, Aji menganggap langkah itu lebih pada mengamankan harga.
“Sepengetahuan kami, Danatara tidak bisa membeli gula langsung, tetapi bisa menginvestasikan dana ke Bulog atau ID Food sesuai penugasan pemerintah. Jika alokasi Rp1,5 triliun setara sekitar 103 ribu ton gula, itu hanya mampu menutup sekitar tiga minggu produksi petani,” papar Aji.
Diharapkan pemerintah tegas dalam mengamankan harga gula saat petani memasuki musim panen atau giling.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
