Rapat Paripurna DPRD, Bupati Sampaikan Jawaban PU Fraksi Soal Perubahan APBD 2025
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
- visibility 119
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD, Rabu (16/07/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tiga sektor menjadi fokus utama dalam perubahan APBD 2025, yakni pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Peningkatan akses dan mutu pendidikan tetap menjadi prioritas. Kami juga mempercepat pembangunan jalan dan jembatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pertanian modern,” terang Bupati Hari di hadapan anggota dewan.
Hari juga menjawab sejumlah isu strategis yang disorot fraksi, antara lain rendahnya serapan anggaran, transparansi pengelolaan dana desa, dan efektivitas program sosial. Menurutnya, belum maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh dinamika teknis pelaksanaan di lapangan.
“Namun kami berkomitmen melakukan percepatan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik konstruktif dari DPRD yang dianggap penting dalam penyusunan kebijakan anggaran yang lebih responsif dan aspiratif.
“Kami sangat menghargai perhatian dan saran dari DPRD. Pandangan ini menjadi bahan evaluasi dan dasar memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tambahnya.
Bupati Hari menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan daerah.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan DPRD sangat dibutuhkan agar perubahan APBD ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Madiun yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono berharap agar pemerintah daerah tetap mampu memaksimalkan anggaran, meski dihadapkan pada keterbatasan dari pemerintah pusat.
“Perubahan APBD ini tidak lepas dari visi misi daerah dan program-program yang belum tuntas. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memikirkan kepentingan rakyat secara maksimal,” tegas Fery.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
