By
Sinergia | Kab. Madiun – Situs resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, madiunkab.go.id, sempat menampilkan tampilan tidak biasa pada Senin (27/10/2025) dan memunculkan dugaan peretasan di kalangan warganet. Berdasarkan pantauan redaksi Sinergia Mediatama laman website resmi milik Pemkab Madiun jika di klik beralih ke situs slot Gacor Pencet Win.
Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun memastikan gangguan tersebut bukan akibat serangan siber, melainkan dampak dari proses migrasi sistem ke arsitektur baru.
“Itu bukan karena diretas, tapi karena sistem website lama sedang kami migrasikan ke arsitektur baru. Prosesnya masih berjalan dan sedang dalam tahap perbaikan,” ujar Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kabupaten Madiun, Hendah Dwi Wijayani, saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).
Hendah menjelaskan bahwa domain resmi Pemkab Madiun tetap sama, yaitu madiunkab.go.id, dan proses pemulihan diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat hari kerja. Ia menyebut keterbatasan sumber daya menjadi salah satu alasan proses migrasi berlangsung cukup lama.
“Tenaga ahlinya hanya satu orang ahli siber dan dua orang software engineer. Jadi kami maksimalkan yang ada,” katanya.
Meski membantah dugaan peretasan, Hendah tidak menampik bahwa risiko keamanan digital semakin meningkat. Ia menyebut perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), memunculkan jenis-jenis serangan siber baru yang lebih sulit terdeteksi.
“Dengan berkembangnya teknologi, risiko peretasan juga semakin tinggi. Semua sistem bisa menjadi target serangan kapan saja, apalagi sekarang banyak serangan berbasis AI,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, Diskominfo Madiun melakukan pembaruan sistem secara berkala dengan merujuk pada Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) — daftar kerentanan siber yang diakui secara internasional.
“Kami terus melakukan update terhadap rule dan CVE setiap bulan, bahkan setiap hari, sesuai kemampuan infrastruktur kami,” jelas Hendah.
Lebih jauh, Hendah menilai idealnya Pemkab Madiun dapat mengadopsi sistem keamanan berbasis AI yang mampu mendeteksi anomali secara real-time, serta menerapkan Endpoint Detection and Response (EDR). Namun, rencana itu belum dapat direalisasikan karena keterbatasan SDM dan anggaran.
“Untuk sementara, hal-hal seperti itu belum bisa kami lakukan karena keterbatasan ahli dan anggaran. Tapi kami terus berupaya memperkuat keamanan sistem dengan sumber daya yang ada,” pungkasnya.
Migrasi sistem digital di instansi pemerintahan memang menjadi salah satu titik rawan gangguan. Dalam beberapa kasus di daerah lain, situs resmi pemerintah sempat berubah tampilan karena proses serupa, yang kerap disalahartikan sebagai hasil peretasan.
Tova Pradana – Sinergia
