DPRD Magetan

Sinergia | Magetan – Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pembacaan tersebut dilakukan atas persetujuan seluruh peserta rapat, sementara fraksi-fraksi lainnya memilih […]

Sinergia | Magetan – Proses pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Magetan belum dapat dituntaskan. Meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB telah menunjuk Riyin Nur Asiyah sebagai pengganti Suratno, penetapan Riyin sebagai Ketua DPRD Magetan definitif terpaksa ditunda karena masih terdapat kekurangan administrasi dalam berkas usulan yang diajukan. Penundaan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Magetan yang […]

Sinergia | Magetan – Nama Riyin Nur Asiyah kini menjadi sorotan publik setelah resmi ditunjuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai calon Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan DPRD setelah Ketua DPRD sebelumnya, Suratno, dinonaktifkan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran […]

Sinergia | Magetan – Polemik mengenai siapa kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan mengisi kursi pimpinan DPRD Magetan akhirnya terjawab. Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB resmi menunjuk Riyin Nur Asiyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Magetan menggantikan Suratno yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran (pokir). Kepastian tersebut […]

Sinergia | Magetan – Proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Magetan hingga kini masih menunggu keputusan dan usulan resmi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai partai yang memiliki kursi Ketua DPRD, PKB memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa anggota fraksinya yang akan ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRD. Plt Sekretaris DPRD Magetan, Yok Sujarwadi, […]

Sinergia | Magetan – Besarnya SILPA menjadi perhatian DPRD Kabupaten Magetan. Wakil Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menilai tingginya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif agar tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, masih tingginya SILPA dapat disebabkan oleh perencanaan yang kurang tepat maupun keterlambatan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) […]

Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian surplus anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar. Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,07 triliun, sementara realisasi belanja dan transfer tercatat sebesar Rp2,04 triliun. Dari capaian tersebut, […]

Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut sejak tahun 2014. Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang […]

Sinergia | Magetan – Polemik tambang galian C di Dusun Jeruk, Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, memasuki fase baru. Setelah melakukan inspeksi lapangan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, DPRD Magetan merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas di lokasi tambang milik CV Persada Tunggal Abadi karena dinilai memiliki tingkat risiko yang […]

Sinergia | Magetan – Aspirasi ratusan warga Desa Sayutan, Kecamatan Parang, yang menuntut penutupan tambang galian C akhirnya difasilitasi DPRD Magetan melalui forum audiensi yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Rabu (3/6/2026). Audiensi tersebut mempertemukan perwakilan warga dengan pimpinan DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pihak pengelola tambang yang menjadi objek penolakan masyarakat.  […]