By
Sinergia | Ponorogo – Sebanyak 150 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo melakukan kunjungan studi legislatif ke DPRD Ponorogo pada Senin (27/10).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memahami secara langsung peran dan fungsi lembaga legislatif dalam kerangka pemerintahan daerah, khususnya pada aspek ekonomi dan penyusunan kebijakan fiskal. Rombongan mahasiswa semester 1 hingga 5 itu diterima langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Ponorogo.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai, komunikasi antara lembaga legislatif dan kalangan akademisi menjadi kunci penting dalam membangun daerah. Dalam pertemuan itu, pihaknya menekankan pentingnya keseimbangan empat kepentingan — pemerintah, DPRD, masyarakat, dan mahasiswa — dalam setiap proses pembangunan.
“Pemerintahan ini tidak bisa berdiri sendiri. Tujuan utama kita adalah memperjuangkan empat kepentingan tersebut demi kemajuan Ponorogo dan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Dwi menjelaskan, keterlibatan publik telah diwujudkan melalui uji publik dalam penyusunan peraturan daerah serta penyerapan aspirasi masyarakat (reses) yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Secara khusus, ia menilai kedatangan mahasiswa FEBI sangat relevan dengan kondisi fiskal Ponorogo saat ini yang menghadapi tantangan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Kebetulan ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ponorogo ke depan menghadapi pengurangan dana transfer, sehingga kita harus berpikir bagaimana memperkuat fiskal daerah. Prinsipnya, kita mencari cara meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat,” jelasnya.
Ia juga berharap, masukan dari kalangan mahasiswa dapat memperkaya ide dan strategi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Ini menambah pikiran-pikiran baru, masukan yang bisa kita pertimbangkan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Dosen Pendamping FEBI UIN Ponorogo, Nanang Trihandoko, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Kunjungan ini penting bagi mahasiswa kami, terutama yang mempelajari ekonomi dan bisnis Islam. Di DPRD, mereka tidak hanya memahami teori legislatif, tetapi juga melihat langsung bagaimana kebijakan daerah, seperti penguatan PAD dan pengelolaan BUMD, dijalankan. Ini implementasi nyata kuliah di luar kampus agar mahasiswa mampu memberi kontribusi pemikiran yang konstruktif,” pungkasnya.(adv)
Ega Patria – Sinergia
