Berita Terkini
Trending Tags

Ironis, Pekerja Proyek KDKMP di Magetan Alami Kecelakaan Kerja, Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
  • visibility 653
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menyerahkan santunan berupa paket sembako, makanan siap saji, dan family kit dari Dinas Sosial serta BPBD. Foto : Kusnanto-Sinergia

Sinergia | Magetan – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Seorang pekerja proyek mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan jari manis tangan kirinya remuk dan harus menjalani perawatan intensif.

Mendapat laporan tersebut, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti bersama sejumlah perangkat daerah mendatangi kediaman korban, Suratni (39), di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah menyerahkan santunan berupa paket sembako, makanan siap saji, dan family kit dari Dinas Sosial serta BPBD.

Namun, kunjungan tersebut sekaligus membuka fakta lain, korban ternyata tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, meski bekerja pada proyek strategis nasional.

Dalam keterangannya usai menyerahkan santunan, Bupati Nanik menegaskan bahwa seluruh pekerja proyek KDKMP harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami datang untuk melihat langsung kondisi pekerja yang mengalami musibah. Setelah kami cek, pekerja ini ternyata belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Saya meminta pelaksana proyek untuk memastikan semua tenaga kerja terdaftar, dan saya menegaskan agar pendaftaran ini menjadi kewajiban,” ujar Bupati.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Magetan, Arief Ridwan, membenarkan bahwa pekerja KDKMP sejauh ini belum terdata sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pihaknya akan segera menelusuri pihak pemberi kerja sekaligus berkoordinasi dengan Kodim, mengingat pembangunan KDKMP banyak melibatkan jajaran TNI dalam pengawalan program.

“Untuk beberapa proyek lain seperti SPPG sudah didaftarkan BPJS. Namun untuk KDKMP ini belum, dan kami akan berkoordinasi dengan Kodim karena program ini diarahkan dari pusat. Kami perlu memastikan siapa pemberi kerjanya agar pekerja konstruksi dapat segera didaftarkan minimal pada dua program: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelas Arief.

Image Not Found
Suratni (39) Seorang pekerja proyek yang mengalami kecelakaan kerja. Foto : Kusnanto-Sinergia

Terkait besaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan, Arief menyampaikan bahwa korban kecelakaan kerja akan mendapat penjaminan biaya pengobatan hingga sembuh. Sementara untuk kasus kematian, BPJS memberikan santunan sekitar Rp45 juta dan beasiswa untuk dua anak hingga perguruan tinggi.

Suratni, korban kecelakaan kerja, menceritakan kembali insiden yang dialaminya pada Rabu (18/2/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu ia sedang mengoperasikan mesin molen untuk mengaduk adonan cor pondasi bangunan.

Namun karena kurang berhati-hati, jari manis tangan kirinya terpeleset dan terjepit baut mesin.

“Kejadiannya sekitar jam sepuluh. Saat mengoperasikan molen, jari saya tidak sengaja kena bautnya. Jari saya patah dan langsung dibawa ke RSUD dr. Sayidiman,” tutur Suratni.

Yang mengejutkan, Suratni mengaku baru bekerja satu hari sebelum kecelakaan terjadi.

Ia dibawa ke rumah sakit oleh pengawas proyek dan keluarganya. Pengobatan sementara ditanggung oleh pihak rekanan proyek.

Saat dikunjungi Bupati, Suratni mengaku terharu dan berharap ada bantuan lanjutan untuk perawatan medisnya.

“Saya senang sekali dikunjungi Ibu Bupati. Harapan saya bisa dibantu untuk proses pengobatan sampai sembuh,” ujarnya singkat.

Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan KDKMP agar setiap pekerja memperoleh hak perlindungan keselamatan kerja sesuai regulasi.(Kus).

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Kris/Byg

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ditengah Kekhawatiran Pedagang Pasar, Anggaran Perawatan Pemkab Madiun Nihil di APBD 2026

    Ditengah Kekhawatiran Pedagang Pasar, Anggaran Perawatan Pemkab Madiun Nihil di APBD 2026

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Para pedagang pasar di Kabupaten Madiun masih menunggu kepastian revitalisasi dari pemerintah daerah. Hingga kini, sejumlah pasar tradisional di wilayah yang dikenal sebagai Kampung Pesilat itu belum mendapatkan alokasi anggaran pemeliharaan pada APBD murni 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Erni Suryani, mengatakan belum […]

    Bagikan
  • Gapeka 2025, KA Madiun Jaya Relasi Madiun – Pasar Senen PP sudah Hadir

    Gapeka 2025, KA Madiun Jaya Relasi Madiun – Pasar Senen PP sudah Hadir

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Kereta Api (KA) Madiun Jaya kini telah hadir. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) bakal memberlakukan Grafik Perjalanan KA atau Gapeka 2025 mulai 1 Februari mendatang. Dalam Gapeka baru itu, KA Madiun Jaya relasi Madiun – Pasar Senen PP bakal dioperasikan. Manager Humas Daop 7 Madiun, Kuswardojo menerangkan KA Madiun Jaya […]

    Bagikan
  • DPRD Ponorogo Tunda Pembahasan Raperda Penyertaan Modal ke Perumda Sari Gunung

    DPRD Ponorogo Tunda Pembahasan Raperda Penyertaan Modal ke Perumda Sari Gunung

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung, Rabu (12/11/2025). Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Ponorogo itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota dewan serta […]

    Bagikan
  • Rapat Paripurna DPRD, Bupati Sampaikan Jawaban PU Fraksi Soal Perubahan APBD 2025

    Rapat Paripurna DPRD, Bupati Sampaikan Jawaban PU Fraksi Soal Perubahan APBD 2025

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD, Rabu (16/07/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun Hari […]

    Bagikan
  • BULOG Madiun Tuntaskan Bantuan Pangan 5.835 Ton, Salurkan 7.497 ton Beras SPHP Guna Stabilkan Harga Beras

    BULOG Madiun Tuntaskan Bantuan Pangan 5.835 Ton, Salurkan 7.497 ton Beras SPHP Guna Stabilkan Harga Beras

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun — Perum BULOG Cabang Madiun menuntaskan penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada 291.753 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun. Selain itu, BULOG juga terus mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Pemimpin Cabang Perum BULOG Madiun, […]

    Bagikan
  • Belasan Tahun Dikurung, Benarkah Ponorogo Kini Bebas Pasung?

    Belasan Tahun Dikurung, Benarkah Ponorogo Kini Bebas Pasung?

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Evakuasi Suhananto (45) dan Majid (42), dua orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) asal Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Selasa (3/2/2026), menjadi sorotan tajam berakhirnya praktik pemasungan di Bumi Reog. Selama belasan tahun, keduanya hidup terkurung di rumah keluarga  tanpa akses layanan kesehatan jiwa yang layak  sebelum akhirnya […]

    Bagikan
expand_less