Foto : Kris/Sinergia
Sinergia | Kota Madiun – Angka kemiskinan di Kota Madiun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Namun, hal itu tetap menjadi atensi Pemerintah Kota Madiun untuk terus mengoptimalkan program daerah dalam pengentasan kemiskinan.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, angka kemiskinan yang tercatat pada Maret 2025 sebesar 3,89 persen. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 880 jiwa dan 7.840 jiwa. Jumlah itu turun dibandingkan tahun 2024 yang diangka 4,38 persen.
Meski turun, Wali Kota Madiun, Maidi meminta seluruh Lurah dan Camat untuk terjun ke masyarakat. Hal itu guna melakukan pendataan secara tepat jumlah penduduk miskin.
“Angka kemiskinan harus turun. Sudah kita buat beberapa program mulai dari sektor pendidikan, bantuan, hingga JKK-JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian),” ujarnya usai Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Graha Krida Praja, Selasa (30/12/2025).
Dengan terjun ke masyarakat, lanjut Maidi, Pemkot Madiun akan mendapatkan data by nama by address. Selain itu, kelurahan maupun kecamatan dapat melakukan pemetaan monografi wilayahnya.
“Kalau pegang data jadi kita bisa melakukan intervensi dengan tepat sasaran. Makanya Lurah harus bergerak. Saya tekankan dia harus tahu mappingnya kelurahan, yang miskin berapa, stunting berapa, pengangguran berapa. Supaya bisa di sinkorinisasi antar dinas untuk mengambil kebijakan di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” tekannya.
Lebih lanjut, Pemkot juga akan menggandeng para investor dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga, tidak hanya membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun. Salah satunya mendorong investor untuk mendukung Pro JKK-JKK pekerja formal ataupun informal.
“Jadi investor tidak hanya menyerap tenaga lokal, tetapi juga bisa mendukung program asuransi Pro JKK-JKM. Jadi ketika tulang punggung keluarga meninggal itu keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 172 juta. Juga beasiswa bagi 2 orang anaknya. Jadi itu bisa mengatasi kemiskinan kedepannga,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Abdul Azis mengungkapkan garis kemiskinan di Kota Madiun mengalami kenaikan 2025 diangka Rp. 666.730 dibandingkan 2024 sebesar Rp. 637.838. Bahkan, Indeks Keparahan juga mengalami penurunan dari 0,09 di tahun 2024 menjadi 0,05 di tahun 2025.
“Artinya program yang selama ini dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Madiun cukup efektif dan lebih bagus dan mulai bergerak tidak hanya sekedar intervensi tetapi juga mulai perbaikan,” terang Abdul Azis.
Lebih lanjut, keabsahan data menjadi titik krusial untuk melakukan intervensi. Pemkot perlu lebih memperhatikan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Inilah yang Pemerintah Kota Madiun yang harus mulai dipelihara dengan baik, di-update secara terus-menerus supaya intervensi program kebijakan pemerintah Kota Madiun tepat sasaran,” ujarnya.
Disisi lain, program bantuan kepada warga miskin juga perlu diperhatikan. Hal itu agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Nah, itu tepat sasaran, tepat waktu dan tepat bantuannya. Tidak sekedar memberi bantuan saja tetapi bantuan apa yang tepat untuk masing-masing individu rumah tangga. Bukan hanya sekedar beras, sekedar minyak goreng saja tetapi mungkin bantuan-bantuan lainnya seperti pemberdayaannya supaya mereka naik,” pungkasnya.(Kris).
