Berita Terkini
Trending Tags

Demo di DPRD Magetan, Massa Desak Dewan Kooperatif dalam Penanganan Kasus Pokir

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
  • visibility 396
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Warga demo di DPRD Magetan desak transparansi kasus dana pokir, (16/4/2026), Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Magetan — Puluhan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Magetan, Kamis (16/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menyoroti peran DPRD Magetan dalam menyikapi dugaan tindak pidana korupsi dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir), serta mendesak lembaga legislatif itu bersikap kooperatif terhadap proses hukum.

Dengan membawa pengeras suara, poster, dan berbagai atribut tuntutan, massa menyampaikan orasi secara bergantian di depan gedung dewan. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat gabungan.

Sejumlah perwakilan massa kemudian diterima pimpinan DPRD untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, massa menuntut komitmen DPRD agar patuh terhadap hukum, termasuk proaktif memenuhi panggilan kejaksaan serta tidak menghambat proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan.

Salah satu orator aksi, Sifa’ul Anam, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mendukung penegakan hukum secara transparan.

“Kami meminta DPRD Magetan berkomitmen bersama masyarakat untuk taat hukum. Ketika ada pemanggilan, harus proaktif, tidak menghindar, dan mendukung proses penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga menilai, sikap DPRD sangat menentukan dalam mempercepat penuntasan kasus yang telah dilaporkan sejak November 2025 tersebut.

“Kami ingin DPRD tidak pasif. Peran mereka penting agar proses ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, massa mendorong DPRD untuk ikut mengawal transparansi penanganan kasus, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya upaya pengaburan perkara.

“Kami tidak ingin ada kesan DPRD tidak bekerja maksimal. Justru kami minta DPRD ikut memastikan kasus ini berjalan jelas dan terbuka,” tegas Sifa’ul.

Usai audiensi, massa melanjutkan aksi ke sejumlah kantor OPD dan berakhir di Kantor Kejaksaan Negeri Magetan. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Jatim Tunjuk Kepala BPPKAD Sebagai Plh Sekda Ponorogo

    Pemprov Jatim Tunjuk Kepala BPPKAD Sebagai Plh Sekda Ponorogo

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Pasca penetapan Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan RSUD dr. Harjono, kursi Sekda mengalami kekosongan. Kondisi ini membuat sejumlah agenda strategis, terutama yang berkaitan dengan pembahasan anggaran daerah, ikut tersendat. Sebab, posisi Sekda memiliki peran krusial sebagai pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah […]

    Bagikan
  • Diduga Gegara Obat Nyamuk, Rumah Janda Lansia di Ngawi Hangus Terbakar

    Diduga Gegara Obat Nyamuk, Rumah Janda Lansia di Ngawi Hangus Terbakar

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Sebuah rumah di Desa Keniten, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ludes terbakar pada Jumat (26/09/2025) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Kebakaran diduga dipicu oleh obat nyamuk bakar yang masih menyala di kamar tidur. Rumah yang terbakar diketahui milik Painem (65), seorang janda lanjut usia yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. […]

    Bagikan
  • Akses Dusun Ngukir Madiun Kembali Terbuka Usai Longsor, Gotong Royong TNI dan Warga Jadi Kunci

    Akses Dusun Ngukir Madiun Kembali Terbuka Usai Longsor, Gotong Royong TNI dan Warga Jadi Kunci

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Akses jalan di Dusun Ngukir, Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, yang sempat tertutup longsor selama satu hari, kini telah kembali terbuka dan dapat dilalui warga, Rabu (8/4/2026). Jalan tersebut memiliki peran vital bagi masyarakat setempat. Selain menjadi penghubung antarwilayah, akses ini juga merupakan jalur utama untuk aktivitas harian seperti menuju […]

    Bagikan
  • Alokasi Anggaran Untuk THR 9.000 ASN Pemkab Ponorogo Sebesar Rp. 58 Miliar

    Alokasi Anggaran Untuk THR 9.000 ASN Pemkab Ponorogo Sebesar Rp. 58 Miliar

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 58 Miliar untuk pemberian tunjangan hari raya (THR). THR nantinya akan dicairkan untuk lebih 9.000 aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo.  Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo, Sumarno mengatakan, pencairan THR itu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun […]

    Bagikan
  • Gus Mensos Tekankan Evaluasi  Penerima Bansos Segera Digraduasi

    Gus Mensos Tekankan Evaluasi  Penerima Bansos Segera Digraduasi

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Kementerian Sosial akan mengevaluasi penerima bantuan sosial ( Bansos) bagi penerima berusia produktif agar lebih tepat sasaran. Penerima Bansos berusia produktif akan dibatasi maksimal selama lima tahun dan akan didorong ke program pemberdayaan bagi lansia dan penyandang disabilitas bantuan sosial akan tetap diberikan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial RI […]

    Bagikan
  • Dinkes Madiun Targetkan SPPG yang Beroperasi Bersertifikat SLHS Dalam 2 Pekan Kedepan

    Dinkes Madiun Targetkan SPPG yang Beroperasi Bersertifikat SLHS Dalam 2 Pekan Kedepan

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun— Pemerintah Kabupaten Madiun tengah mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proses pendampingan hingga penerbitan SLHS ditarget rampung dalam 2 pekan mendatang. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat untuk memastikan pelayanan makanan bagi masyarakat memenuhi standar […]

    Bagikan
expand_less