Ini Langkah Pemkab Magetan Soal Anjloknya Harga Telur, Siapkan Skema Serapan Telur
- account_circle Kusnanto
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 69
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan — Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyiapkan skema peningkatan penyerapan telur ayam ras untuk merespons anjloknya harga di tingkat peternak yang berada di bawah harga acuan pemerintah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi ratusan peternak yang sebelumnya membagikan sekitar tiga ton telur gratis di kawasan Alun-Alun Magetan sebagai bentuk protes terhadap kondisi pasar yang lesu.
Perwakilan peternak ayam petelur, Teguh Wahyudi, mengatakan pemerintah daerah telah menyatakan komitmennya untuk membantu penyerapan produksi telur melalui sejumlah program.
“Pemerintah daerah akan memfasilitasi penyerapan telur, di antaranya melalui program bantuan sosial dan MBG. Harapannya frekuensi penyaluran bisa ditingkatkan agar harga telur membaik,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini penyerapan melalui program MBG masih terbatas, yakni sekitar 150 kilogram per dapur per minggu. Sementara tingkat serapan secara keseluruhan diperkirakan baru mencapai 60 persen dari total produksi.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penumpukan stok di kandang jika tidak segera diatasi.
“Kalau tidak cepat terserap, kemungkinan ada telur yang terbuang karena produksi terus berjalan,” ujarnya.
Selain lemahnya serapan pasar, peternak juga menghadapi tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga pakan. Di sisi lain, produksi telur secara nasional disebut dalam kondisi surplus sehingga turut menekan harga.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, Nur Haryani, mengatakan pihaknya turut prihatin dengan kondisi peternak, khususnya sektor ayam petelur.
“Produksi telur di Magetan saat ini surplus, sekitar 81 ton. Sekitar 40 persen untuk kebutuhan lokal, sedangkan 60 persen dikirim ke luar daerah,” katanya.
Ia menyebut, harga telur saat ini berada di kisaran Rp22.800 per kilogram, lebih rendah dari harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Di sisi lain, harga jagung sebagai bahan baku pakan mencapai Rp6.600 per kilogram.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penentuan harga karena mengikuti mekanisme pasar. Namun, upaya peningkatan serapan terus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain optimalisasi program bantuan sosial, peningkatan konsumsi telur dalam program MBG, serta usulan gerakan pembelian telur oleh aparatur sipil negara (ASN) dan kampanye konsumsi telur.
Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan bantuan jagung subsidi dari pemerintah pusat guna menekan biaya produksi peternak.
“Upaya kami fokus pada peningkatan serapan dan menyampaikan kondisi peternak ke pemerintah provinsi maupun pusat agar ada kebijakan yang berpihak,” katanya. (Kus)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Diez
