Mengabdi Tanpa Pengakuan, Ribuan Guru Honorer Ponorogo Menantikan Dapodik

Sinergia | Ponorogo – Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian status, ribuan guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Ponorogo masih bertahan mengabdi demi pendidikan. Salah satunya Mahmud Danuri, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Slahung yang telah hampir lima tahun mengajar dengan gaji hanya Rp500 ribu per bulan.

Mahmud Danuri, warga Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo, mulai mengabdi sebagai guru honorer sejak tahun 2021. Meski penghasilan yang diterima jauh dari cukup, pria 40 tahun itu tetap menjalankan tugasnya mendidik siswa dengan penuh tanggung jawab.

Baginya, menjadi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian terhadap masa depan generasi muda. Setiap hari ia tetap datang ke sekolah, menyiapkan materi pelajaran, hingga mendampingi para siswa dalam proses belajar mengajar.

Selain menjadi guru, Mahmud juga menjadi salah satu suara bagi ribuan GTT di Ponorogo. Ia menyebut, hingga kini masih banyak guru tidak tetap yang belum masuk ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), padahal sistem tersebut menjadi pintu utama untuk memperoleh pengakuan serta mengikuti berbagai program pemerintah.

“Saya ketua GTT, anggotanya sekitar seribuan. Seribu GTT di Ponorogo ini belum diakui keberadaannya. Kami mohon bapak ibu pemangku kebijakan memperhatikan kami, minimal masuk Dapodik sebagai penghargaan terhadap kami,” ujarnya.

Mahmud mengaku, dengan gaji Rp500 ribu per bulan dirinya harus membagi waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, keterbatasan itu tidak membuatnya meninggalkan profesi sebagai pendidik.

“Jelas tidak cukup, hanya gaji lima ratus ribu, miris. Tapi kami syukuri. Banyak guru pensiun, tanpa guru GTT sekolah tidak berjalan,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan Dapodik sangat penting bagi guru honorer karena menjadi akses untuk mengikuti berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

“Dapodik itu kunci keguruan. Kalau sudah masuk Dapodik, ada program-program yang bisa kami ikuti. Sekarang kami hanya melihat dan memantau dari luar, kebijakan pusat tidak bisa kami manfaatkan,” tambahnya.

Hingga kini, tercatat lebih dari seribu guru tidak tetap di Ponorogo masih belum terdaftar dalam sistem Dapodik. Kondisi tersebut membuat mereka belum dapat mengikuti berbagai program pemerintah, termasuk peluang peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, membenarkan kondisi tersebut terjadi di Ponorogo. Menurutnya, kebijakan tersebut terpaksa dilakukan untuk memastikan anggaran gaji pegawai berada di batas maksimal 30 persen dari total APBD.

“Hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan anggaran gaji pegawai berada di angka 30 persen maksimal. Karena selama ini 37 persen, jadi lebih. Kami akan berupaya mengusahakan guru honorer di Ponorogo,” ujarnya.

Lisdyarita menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi agar para guru honorer tetap mendapatkan perhatian tanpa membebani kondisi keuangan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menemukan jalan keluar agar ribuan guru honorer di Ponorogo memperoleh pengakuan melalui Dapodik dan dapat mengikuti berbagai program pemerintah di bidang pendidikan. (Ega)