Sekolah Rakyat Madiun Kekurangan Siswa, Kuota SD Baru Terisi 32 dari 90 Siswa

Sinergia | Madiun — Dinas Sosial Kabupaten Madiun kini tengah berpacu dengan waktu menjelang operasional penuh Sekolah Rakyat besutan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Di tengah persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan pada akhir bulan ini, pemenuhan kuota bagi calon siswa rupanya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Untuk memastikan kesiapan fisik anak-anak didik, sebanyak 200 calon siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun, Senin (13/7/2026). Langkah preventif ini mencakup skrining kesehatan umum, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, hingga pengukuran tinggi serta berat badan.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menegaskan bahwa pemeriksaan medis ini sangat krusial. Hal ini mengingat para siswa nantinya bakal dihadapkan pada rentetan aktivitas pendidikan reguler yang cukup padat.

“Kita perlu tahu kondisi kesehatan mereka sejak awal. Jika dalam pemeriksaan ditemukan anak yang membutuhkan perawatan intensif, mereka akan dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu agar saat MPLS dan pendidikan reguler dimulai, fisik mereka sudah benar-benar siap,” ujar Rachmat saat ditemui di lokasi, Senin (13/7/2026).

Kemensos sengaja memberikan jeda waktu sekitar dua minggu, terhitung dari tanggal 14 hingga 31 Juli, sebagai masa perawatan khusus bagi calon siswa yang terdeteksi memiliki riwayat penyakit berisiko tinggi. Selama masa pemulihan, penanganan medis akan dialihkan ke Puskesmas setempat atau RSUD Kabupaten Madiun.

Terkait fasilitas penunjang di area sekolah, Rachmat memastikan ruang klinik dan ketersediaan obat-obatan sudah siap. Untuk tahap awal operasional, tenaga medis akan mengandalkan kerja sama dengan Puskesmas terdekat sebelum nantinya menempatkan dokter dan perawat tetap.

“Selain kepala sekolah dan guru formal, para siswa juga akan didampingi oleh wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan rasio siswa,” tambahnya.

Di balik matangnya persiapan medis, potret penyerapan calon siswa justru memperlihatkan kondisi yang belum optimal. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengungkapkan bahwa dari total target 270 kursi yang dialokasikan Kemensos (masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA), jumlah pendaftar lokal baru menyentuh angka kisaran 190 anak.

Berdasarkan data Dinsos, keterisian bangku sekolah masih timpang di beberapa jenjang. Calon siswa SD baru tercatat 32 anak dari target 90, sementara jenjang SMA terisi 85 dari target 90 anak. Praktis, hanya jenjang SMP yang berhasil memenuhi target penuh dengan 90 siswa.

“Saat ini proses pemenuhan masih terus berjalan. Prinsipnya, kuota yang disediakan Kemensos ini harus kita manfaatkan seoptimal mungkin karena ini merupakan hak bagi masyarakat yang tidak mampu,” kata Supriyadi.

Guna mengisi ruang operasional tahun pertama, Sekolah Rakyat Madiun juga akan menampung sementara 90 siswa titipan dari Kabupaten Ponorogo yang terbagi rata 30 anak di tiap jenjang. Langkah integrasi ini diambil lantaran gedung Sekolah Rakyat di wilayah Ponorogo masih dalam proses pembangunan. Jika proyek tersebut rampung, puluhan siswa tersebut segera dikembalikan ke daerah asal.

Menanggapi kepastian tanggal MPLS yang ditetapkan pada 31 Juli 2026berbeda dengan beberapa wilayah lain yang sudah memulai per 14 Juli Supriyadi menepis anggapan adanya penundaan sepihak. Menurutnya, keputusan ini murni merupakan hasil koordinasi taktis dengan Kemensos demi menyesuaikan progres pembangunan fisik sekolah.

“Bukan mundur, melainkan kami memilih opsi alternatif terbaik. Mengingat fasilitas di Sekolah Rakyat Madiun belum sepenuhnya sempurna, hasil diskusi menyepakati tanggal 31 Juli sebagai waktu yang paling ideal untuk memulai MPLS,” pungkas Supriyadi. (Tov)