PAD Kabupaten Madiun Baru 59 Persen, Setoran BLUD dan BUMD Belum Maksimal

Sinergia | Madiun – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun hingga 31 Agustus 2026 baru mencapai Rp253,8 miliar atau sekitar 59 persen dari target Rp433,2 miliar. Capaian tersebut membuat Pemkab Madiun masih harus mengejar penerimaan dari sejumlah sektor, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun, Ari Nur Surahmat, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil rekapitulasi penerimaan hingga akhir Agustus 2026.

Menurutnya, tidak semua komponen PAD bergerak pada capaian yang sama. Pajak daerah baru terealisasi 64,6 persen, sedangkan retribusi daerah masih lebih rendah, yakni 52,2 persen.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah mencapai 85,6 persen dan lain-lain PAD yang sah mencapai 80,52 persen.

“Beberapa komponen PAD sudah berada di atas capaian 75 persen, sementara pajak daerah dan terutama retribusi masih perlu digenjot,” ujar Ari, Rabu (16/9/2026).

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola BLUD. Hingga memasuki triwulan ketiga, setoran sejumlah fasilitas kesehatan masih berada di bawah target.

Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, misalnya, baru mencapai 48,35 persen dari target Rp54,6 miliar.

Kemudian, RSUD Caruban baru mencapai 55,87 persen dari target makro Rp99,69 miliar. Sedangkan RSUD Dolopo baru merealisasikan 47,55 persen dari target Rp68,4 miliar.

“Kalau untuk BLUD, memang ini masih kurang dari target. Maka untuk menggenjot penerimaan nanti kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan badan terkait, termasuk dengan OPD pembina dari Bagian Perekonomian Daerah,” jelasnya.

Selain BLUD, Bapenda juga menyoroti penerimaan dari sejumlah BUMD. Ari menyebut mayoritas setoran BUMD sudah berada di atas 75 persen, tetapi masih terdapat badan usaha yang belum memberikan setoran sama sekali.

Salah satunya adalah Madiun Umbul Square (MUS). Dari target penerimaan sekitar Rp16,8 juta dalam satu tahun, hingga akhir Agustus 2026 setoran yang diterima masih tercatat 0 persen.

Ari mengatakan target tersebut sebelumnya telah dihitung dan disepakati melalui proses intensifikasi bersama pihak MUS. Karena hingga triwulan ketiga belum ada setoran, Bapenda akan melakukan rekonsiliasi dan evaluasi kembali.

“Kalau target sudah berdasarkan penghitungan dengan Umbul. Akan tetapi sampai saat ini masih 0 persen, itu nanti akan kami rekon dan evaluasi kembali,” ungkap Ari.

Dengan realisasi PAD yang baru mencapai sekitar 59 persen, Pemkab Madiun masih memiliki pekerjaan untuk mengejar target penerimaan hingga akhir 2026. Bapenda menyatakan upaya peningkatan penerimaan tidak hanya akan difokuskan pada sektor pajak, tetapi juga pada retribusi, BLUD, dan BUMD yang realisasinya masih tertinggal. (Tov)