Dampak Kasus Pokir DPRD Magetan, Pembangunan Desa Ikut Terkendala

Sinergia | Magetan – Persoalan dugaan penyelewengan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Magetan yang menyeret enam orang sebagai tersangka dan kini masih bergulir di persidangan, mulai dirasakan dampaknya hingga tingkat desa. Sejumlah program pembangunan yang selama ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat terancam tidak berjalan optimal.

Kepala Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Cintoko Samodro, mengungkapkan, persoalan tersebut turut mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di desa-desa Kabupaten Magetan. Terutama pembangunan infrastruktur dan kegiatan kemasyarakatan yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran dari berbagai sumber.

Menurutnya, kondisi tersebut cukup terasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Desa yang masih membutuhkan banyak pembangunan akhirnya harus menghadapi keterbatasan dukungan untuk merealisasikan sejumlah program prioritas.

“Dampaknya sangat terasa sekali di desa-desa Magetan pada umumnya. Kegiatan-kegiatan, baik pembangunan fisik maupun kegiatan lainnya, otomatis ikut terhambat. Padahal desa sangat membutuhkan pembangunan untuk menunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Cintoko.

Ia berharap pemerintah daerah segera mencari solusi agar pembangunan di tingkat desa tidak terus terdampak. Salah satunya melalui dukungan anggaran alternatif, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga program yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan.

Di Desa Puntukdoro sendiri, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih cukup besar. Dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi menjadi prioritas yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Cintoko menyebut, sejumlah akses jalan pertanian baru mendapatkan penanganan secara bertahap. Sementara beberapa ruas jalan lainnya masih membutuhkan perbaikan. Begitu pula saluran irigasi yang belum seluruhnya tersentuh pembangunan.

Kondisi saluran irigasi menjadi perhatian tersendiri karena posisi Desa Puntukdoro berada di wilayah atas. Kelancaran aliran air dari desa tersebut turut mempengaruhi ketersediaan air bagi lahan pertanian di desa-desa yang berada di bawahnya.

“Kalau saluran irigasi di wilayah kami lancar, jangkauan distribusi air ke desa-desa di bawahnya juga akan semakin luas. Karena itu, pembangunan saluran pertanian ini sangat kami harapkan,” jelasnya.

Meski demikian, Cintoko tidak menampik bahwa program pokir yang sebelumnya telah direalisasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah bantuan pembangunan, terutama jalan usaha tani dan saluran irigasi, telah membantu aktivitas pertanian warga.

Sebelum jalan diperbaiki dan dibangun rabat beton, petani kerap mengalami kesulitan mengangkut pupuk, termasuk pupuk organik, maupun hasil panen. Kondisi jalan yang buruk membuat akses kendaraan pengangkut menjadi terbatas dan menyulitkan aktivitas pertanian.

Setelah mendapatkan pembangunan, akses pengangkutan menjadi lebih mudah. Kendaraan dapat menjangkau area pertanian sehingga distribusi pupuk dan pengangkutan hasil panen berlangsung lebih lancar.

Begitu pula dengan pembangunan saluran irigasi yang membantu petani memperoleh pasokan air untuk kebutuhan lahan pertanian.

“Manfaatnya banyak sekali. Dulu untuk mengangkut pupuk dan hasil panen cukup sulit karena kondisi jalannya jelek. Setelah di rabat beton dan bagus, kendaraan bisa masuk, hasil panen juga bisa diangkut dengan baik. Kalau jalan bagus dan pengairan lancar, petani tentu sangat senang,” tuturnya.

Terkait proses hukum yang sedang berjalan terhadap enam tersangka dalam perkara pokir DPRD Magetan, Cintoko berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga berharap perkara tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah. Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Cintoko menegaskan, pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga harus menjadi perhatian bersama. Sebab, keberadaan infrastruktur pertanian bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan berkaitan erat dengan kelancaran aktivitas petani dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Harapan kami, ini menjadi pembelajaran bagi semuanya agar kedepan lebih berhati-hati. Pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Di tengah proses hukum kasus pokir tersebut, keberlanjutan pembangunan desa kini menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sebab, keterbatasan dukungan anggaran berpotensi mempengaruhi pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, terutama bagi desa-desa yang masih bergantung pada pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi untuk menopang sektor pertanian. (Kus)