Serapan Gabah Petani Lambat, DPRD Panggil Direksi Bulog Madiun
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
- visibility 160
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas lambatnya serapan gabah oleh Perum Bulog Madiun. Hal itu sangat dikeluhkan para petani. Rapat yang berlangsung pada Rabu (26/03/2025) yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Widayat ini juga menghadirkan perwakilan petani.
Wakil Ketua Petani Milenial, Husein Fata Mizani, menyoroti lambannya kinerja Bulog dalam menyerap gabah petani di Madiun. Padahal, program serapan gabah ini merupakan salah satu program unggulan swasembada pangan yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, implementasi program tersebut belum berjalan maksimal dan belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
“Di lapangan banyak kendala dan permasalahan, sehingga kami membawa isu ini ke RDP. Dengan kekuatan Bulog serta dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, seharusnya ada upaya lebih dalam menekan pengusaha penggilingan besar agar dapat bekerja sama dengan Bulog,” ujar Husein.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Perum Bulog Madiun, Harisun, menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan penyerapan gabah sesuai dengan instruksi Presiden yang berlaku sejak 25 Maret 2025. Hingga saat ini, Bulog Madiun telah menyerap sebanyak 2.171.841 kilogram atau 2.394 ton gabah dari petani.
“Setelah kami bertemu dengan berbagai pihak, ternyata ada sedikit miskomunikasi. Selama 58 tahun terakhir, Bulog menerima beras langsung di gudang, namun tahun ini kami diberikan tugas untuk menyerap gabah petani. Perubahan ini memang memerlukan penyesuaian,” jelas Harisun.
Harisun juga menekankan bahwa keterlambatan serapan gabah bukan semata-mata karena kendala prosedural, melainkan juga disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana, terutama fasilitas pengeringan gabah atau dryer.
“Permasalahan utama di Kabupaten Madiun adalah terbatasnya sarana pascapanen. Saat ini, hasil panen dari petani Madiun harus kami bawa ke Ngawi untuk dikeringkan karena fasilitas di sini belum memadai,” tambahnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Widayat, menegaskan bahwa RDP ini merupakan respons terhadap aspirasi petani yang mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya ke Bulog.
“Berdasarkan laporan dari para petani, masih banyak hasil panen yang belum terserap oleh Bulog. Kami berharap ada solusi konkret agar tidak terjadi kendala serupa di masa mendatang. Kalau informasi dari Bulog, 3 hari ini sudah menyerap hingga 1.200 gabah petani,” kata Wahyu Widayat.
DPRD Kabupaten Madiun mendorong Bulog untuk bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun serta pengusaha penggilingan padi dan pengering gabah lokal. “Tentu kolaborasi itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serapan gabah, sehingga petani tidak lagi mengalami kendala dalam menjual hasil panennya,” pungkas politisi PKB itu.
Dana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
