Berita Terkini
Trending Tags

62 Ribu KPM di Kabupaten Madiun Terima Bantuan Pangan berupa Beras

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
  • visibility 60
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pemberian bantuan pangan dari pemerintah pusat mulai disalurkan kepada puluhan ribu penerima manfaat di Kabupaten Madiun, Foto : Surya – Sinergia

Sinergia | Kab. Madiun – Bantuan pangan dari pemerintah pusat mulai disalurkan kepada puluhan ribu penerima manfaat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Penyaluran bantuan berupa beras ini dimulai pada Kamis (17/07/2025) dan ditujukan untuk alokasi dua bulan yakni Juni dan Juli 2025.

Tercatat, sebanyak lebih dari 62 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun menerima bantuan ini. Total sebanyak 1.245 ton beras didistribusikan secara merata dan bertahap ke seluruh desa.

“Penyaluran ini berdasarkan data tunggal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Setiap keluarga menerima 20 kilogram beras, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk Juni dan Juli,” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Proses distribusi bantuan dilakukan sepenuhnya oleh Perum Bulog melalui Cabang Madiun. Kecamatan Balerejo menjadi wilayah pertama yang menerima penyaluran tahap awal. Untuk menjamin ketepatan sasaran, sistem penyaluran menggunakan aplikasi Banpang yang mewajibkan penerima menunjukkan identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga saat pengambilan bantuan.

“Beras yang disalurkan telah melalui proses uji kualitas untuk memastikan mutu dan kelayakan konsumsi. Stok beras juga telah disiapkan secara optimal agar penyaluran berjalan lancar,” terang Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto.

Bulog menargetkan seluruh penyaluran bantuan pangan ini dapat selesai paling lambat pada 31 Juli 2025 mendatang. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya menjelang tahun ajaran baru dan pasca lebaran Idul adha.

Surya – Sinergia 

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Santri di Ngawi Alami Gejala Keracunan Usai Santap Menu Program MBG photo_camera 3

    Puluhan Santri di Ngawi Alami Gejala Keracunan Usai Santap Menu Program MBG

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Sebanyak 67 santri Madrasah Ibtidaiyah di Ponpes Al-Hijrah, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala diduga keracunan makanan pada Sabtu (14/2/2026) pagi. Mereka mengeluhkan mual, muntah, hingga diare setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan sehari sebelumnya. Data Dinas Kesehatan mencatat, 36 santri […]

    Bagikan
  • Pemkab Madiun Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di 206 Desa dan Kelurahan

    Pemkab Madiun Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di 206 Desa dan Kelurahan

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun terus mempercepat proses pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa. Langkah ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM). Sekretaris Disperdagkop UM Kabupaten Madiun, Agus Sujudi, […]

    Bagikan
  • Pasca Asesmen KPK, Bupati Sugiri : Kesalahan Itu Kaca Benggala

    Pasca Asesmen KPK, Bupati Sugiri : Kesalahan Itu Kaca Benggala

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menegaskan komitmennya menindaklanjuti hasil asesmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko seusai menghadiri undangan KPK dalam kegiatan pembinaan pengelolaan APBD tahun 2024–2026. “Seluruh Jawa Timur diundang, kita nomor 23,” ujar Sugiri. Ia menilai, evaluasi KPK merupakan bentuk […]

    Bagikan
  • Lindungi Konsumen, UPTD Metrologi Legal Rutin Laksanakan Tera Ulang Timbangan

    Lindungi Konsumen, UPTD Metrologi Legal Rutin Laksanakan Tera Ulang Timbangan

    • calendar_month Jumat, 18 Jul 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – UPTD Metrologi Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Madiun melaksanakan tera ulang di Pasar Besa Madiun (PBM) pada Kamis (17/07/2025). Sejumlah pedagang membawa alat ukur timbangan kepada petugas. Tera ulang ini diperlukan untuk perbaikan timbangan yang tidak memenuhi standar kesesuaian. Kepala UPTD Metrologi Legal Disdag Kota Madiun, Tjatur Heri Siswanto mengungkapkan tera […]

    Bagikan
  • Kejaksaan Buka Pasar Murah, 1.000 Sembako Murah Ludes

    Kejaksaan Buka Pasar Murah, 1.000 Sembako Murah Ludes

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun menggelar pasar murah yang diserbu oleh warga pada Rabu (19/03/2025). Dalam pasar murah di halaman kantor Kejari Kota Madiun ini disediakan sekitar 1.000 paket sembako murah. Terdiri dari minyak goreng dan beras. Dede Sutisna, Kepala Kejari Kota Madiun mengungkapkan pasar murah ini bagian dari kegiatan […]

    Bagikan
  • Kanang: Efisiensi Tidak Cukup dengan WFH, Belanja Negara Harus Ditinjau Menyeluruh

    Kanang: Efisiensi Tidak Cukup dengan WFH, Belanja Negara Harus Ditinjau Menyeluruh

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penghematan melalui skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono atau Kanang. Ia menilai langkah tersebut tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengganggu pelayanan publik. Kebijakan WFH muncul di tengah dinamika situasi global, termasuk potensi dampak […]

    Bagikan
expand_less