By
Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat sinergi dalam upaya menekan angka kemiskinan. Lewat Dinas Sosial, Pemkab menggelar Dialog Penguatan Kapasitas dan Sinergitas Pilar Sosial bersama Bupati dan Wakil Bupati Madiun di Pendopo Muda Graha.
Acara ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan visi-misi kepemimpinan periode 2025–2030, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang adil dan merata.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menyatukan arah kebijakan sosial daerah dengan peran aktif seluruh pilar sosial di lapangan.
“Kami ingin menyatukan gerak langkah antara pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial agar tercipta harmonisasi sosial yang kuat dan berdampak nyata di tengah masyarakat,” ujar Hendro Selasa (03/06/2025).
Bupati Madiun dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial untuk memastikan bahwa data penerima manfaat program sosial benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Validitas data kesejahteraan sosial menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan dan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta merumuskan strategi bersama dalam menangani berbagai persoalan sosial di Kabupaten Madiun.
Hari Wuryanto, menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai acuan dalam penyusunan program sosial yang lebih terukur dan tepat sasaran.
“Selama ini banyak program hanya dijalankan secara rutin tanpa target jelas. Ke depan, semua akan berbasis data akurat agar intervensi lebih efektif,” kata Hari.
Pemkab Madiun juga telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk membantu warga terdampak pandemi atau PHK dengan dukungan permodalan usaha.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikam kepada pilar pilar sosial bahwa masalah perbedaan data sosial sebelumnya kerap jadi hambatan. Namun kini, dengan DT-SEN dan integrasi data Dukcapil melalui Program Senopati, data sosial ekonomi warga bisa diakses lebih presisi.
“Sesuai petunjuk pak menteri bahwasanya kunci pengentasan kemiskinan ada pada data yang akurat” Ujar Purnomo Hadi
Selain PKH, sejumlah program seperti Sekolah Rakyat dan pelatihan peningkatan kapasitas terus digulirkan sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan.
Bupati Madiun berharap agar program PKH bisa lebih efisien. Salah satu langkahnya adalah mempersingkat durasi bantuan berdasarkan evaluasi progres penerima manfaat.
“Ke depan, tidak ada lagi penerima PKH sampai 18 tahun. Kementerian Sosial sudah menetapkan batas maksimal penerimaan bantuan PKH dan BPNT hanya 5 tahun,” tegas Hari.
Tercatat sebanyak 272 peserta berbagai elemen pilar sosial. Mereka terdiri dari 82 Pendamping PKH, 15 TKSK, 67 Relawan Kebencanaan (Tagana dan Pelopor Perdamaian), 52 Fasilitator SLRT, 6 Pendamping Rehabilitasi Sosial, 40 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 10 perwakilan Forum Karang Taruna.
Tova Pradana – Sinergia
