Bupati Madiun Pastikan Tahun 2027 Porsi ADD tetap 20 %, Tekankan Program Ketahanan Pangan

Sinergia | Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20 persen tetap diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Madiun pada 2027. Komitmen itu disampaikan saat Sarasehan Penyelarasan RPJMD Kabupaten Madiun dengan perencanaan desa dalam rangka penyusunan RKPDes 2027.

Kegiatan tersebut diikuti puluhan aparatur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelarasan perencanaan dilakukan agar program pembangunan desa sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan visi Madiun Bersahaja.

“ADD tetap komitmen kita berikan 20 persen, jangan khawatir. Kita sudah jelas,” kata Hari Wuryanto Rabu (12/8/2026).

Orang nomer satu di Kabupaten Madiun itu juga  mengatakan, penyelarasan RPJMD dan RPJMDes menjadi penting karena kondisi fiskal pemerintah daerah yang terbatas. Dengan perencanaan yang terintegrasi, anggaran di tingkat kabupaten maupun desa diharapkan dapat digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kalau kita tidak sinkron, nanti kurang bisa efisien. Kami berharap kegiatan ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dampaknya kepada masyarakat bisa dirasakan,” ujarnya.

Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

Menurutnya, salah satu program utama yang perlu diselaraskan hingga tingkat desa adalah ketahanan pangan. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain pangan, pemerintah juga mendorong desa memperkuat program di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Yang utamanya adalah mulai dari ketahanan pangan untuk berswasembada. Kemudian program kita supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan juga kita fokuskan,” jelasnya.

Bupati yang akrab disapa Mas Hari Wur itu menekankan, ketahanan pangan harus menjadi perhatian karena ketersediaan pangan berkaitan langsung dengan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Wong iki nek wis enek panganane, ayem,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hari juga meminta aparatur desa tidak bersikap masa bodoh terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Menurutnya, perkembangan demokrasi menuntut pemerintah desa terbuka terhadap kritik dan aspirasi warga. Setiap masukan harus direspons secara proporsional dan demokratis.

Ia juga meminta sejumlah kebutuhan dasar masyarakat masuk dalam skala prioritas perencanaan desa, di antaranya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), program satu pohon, pipanisasi, dukungan bagi guru PAUD dan TK, rehabilitasi jalan akses ekonomi, serta pengelolaan keuangan dan aset desa.

“Jangan masa bodoh terhadap permasalahan di masyarakat. Apapun kritik dan aspirasi masyarakat harus kita tanggapi dengan sikap demokratis,” pesannya.

Hari juga mengingatkan aparatur desa agar tidak alergi terhadap perkembangan teknologi. Di tengah era digitalisasi, pemerintah desa dituntut mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk menunjang pelayanan masyarakat.

Ia meminta aparatur desa terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi, namun tetap menggunakannya secara bijak.

Hari juga mengingatkan agar aparatur desa tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial.

Selain itu, ia memberikan peringatan tegas terkait judi online dan pinjaman online. Menurutnya, aparatur desa harus menjaga perilaku serta rekam digital karena aktivitas di ruang digital dapat terlacak melalui sistem.

“Jangan sekali-kali coba-coba kalau mau aman dan tidur nyenyak. Jejak digital terekam jelas melalui sistem,” tegasnya.

Menghadapi 2027, Hari meminta para kepala desa tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menyinggung kepala desa yang masa jabatannya memasuki periode lanjutan pada 2027.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah desa.

“Yang penting mereka melayani masyarakat dengan baik, mereka harusnya tetap lanjut,” pungkas Hari. (Tov)