LKPJ Tahun Anggaran 2025, Pemkab Madiun Genjot Ijin Sektor Perumahan dan Industri
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
- visibility 176
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab Madiun, DPRD Kabupaten Madiun kembali menggelar agenda sidang paripurna. Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 memaparkan, pada pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun, atau tercapai 102,87 persen dari target Rp2,11 triliun.
Kemudian belanja daerah di tahun yang sama terealisasi 93,34 persen. Rinciannya yakni target Rp2,25 triliun, serta terealisasi Rp2,10 triliun.
“Kami memang harus optimalkan, khususnya di sisi pendapatan. Kalau tidak tercapai nanti pelaksanaannya terkendala,” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto, usai Rapat Paripurna, Rabu (04/03/2026).
Mas Hari Wur, sapaan akrabnya, mengungkapkan, capaian tersebut tidak lepas dari beberapa hal. Salah satunya di bidang perizinan.
“Kami berikan izin di sektor perumahan, hingga industri. Otomatis pendapatan pajak akan meningkat. Pada saat belum ada pembangunan, mereka cuma pajak tanah saja,” ungkapnya.
“Dengan adanya industri, nilainya tinggi. Beda pada saat masih sawah, kalau jadi pembangunan, pajak bangunannya ikut naik,” imbuhnya.
Meski demikian, pihaknya berharap realisasi yang ada tetap akan dioptimalkan untuk mencapai target, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pasalnya ada sebagian OPD masih berpikir pikir dan berhati hati, ketika mengeluarkan sejumlah anggaran, supaya tidak terjadi defisit.
“Kalau defisit saja tentu itu tidak kami inginkan. Untuk mengejar target, setiap bulan kami lakukan evaluasi melalui rapat pimpinan. Kami akan tinjau setiap bulan sudah sampai mana progresnya,” katanya
Pihaknya juga akan tetap mengoptimalkan melalui beberapa OPD, baik BLUD, BUMD setempat.
“Kami dorong supaya mereka bisa meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah,” pungkas Bupati.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Fery Sudarsono menambahkan, usai paripurna LKPJ segera membentuk Pansus guna mengevaluasi capaian yang dinilai masih kurang.
“Memang secara belanja kurang. Nanti kami lihat semua, dan disikapi dengan membentuk Pansus biar jelas, penyerapan mana yang kurang kami kaji satu persatu,” tandas Fery. (Ndor/Tov)
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Diez
