Foto : Tova Pradana – Sinergia
Sinergia | Madiun — Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul insiden keracunan yang terjadi di salah satu SPPG di Kecamatan Mejayan.
Insiden yang menyebabkan puluhan siswa mengalami gejala keracunan itu disebut sebagai peringatan serius bagi para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bupati menilai, kelalaian dapat terjadi karena SOP tidak dijalankan secara ketat.
“Kami mohon maaf karena mungkin ada kelalaian dari pihak SPPG. Kami selalu tekankan semua harus sesuai SOP dan melibatkan Dinas Kesehatan dalam verifikasi kelayakan dan higienitas makanan,” ujar Hari Wuryanto, Sabtu (29/11/2025).
Hari memastikan operasional SPPG yang diduga menjadi sumber insiden telah dihentikan sementara. Penghentian dilakukan guna mempermudah evaluasi dan penelusuran penyebab pasti masalah.
“Kemarin saya minta stop dulu. Akan kita tinjau kembali dan kita berikan arahan supaya jelas permasalahannya di mana,” tegasnya.
Ia menyebut, pengawasan kini diperketat mengingat Ketua Satgas SPPG adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. Pemkab disebut ingin memastikan seluruh SPPG bekerja disiplin dan tujuan program benar-benar dirasakan masyarakat.
Bupati menambahkan, penghentian bersifat sementara hingga proses analisis selesai. Ia menyatakan evaluasi akan dipercepat agar layanan dapat beroperasi kembali.
“Secepatnya akan kita analisa dan koordinasikan supaya bisa segera beroperasi kembali,” ujarnya.
Pemkab juga menjamin penerima manfaat akan mendapat sosialisasi terkait insiden tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Ada sedikit kekurangan yang perlu kita benahi, dan itu harus disampaikan agar tidak memicu kegaduhan,” tambahnya.
Usai menghadiri Grand Opening SPPG di Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan, Hari Wuryanto menyampaikan bahwa jumlah SPPG di Kabupaten Madiun terus meningkat.
“SPPG ini yang ke-27 yang sudah beroperasional. Mudah-mudahan bisa membantu menyukseskan program MBG Presiden,” kata Hari.
Pemkab mengikuti arahan Badan Gizi Nasional terkait target jumlah layanan. Kabupaten Madiun diproyeksikan memiliki 45 hingga 50 SPPG yang beroperasi penuh.
“Kita dirata-rata di angka 2.500 penerima. Mudah-mudahan Desember bisa terpenuhi dan semester depan semua sudah bisa menikmati layanan MBG,” tutupnya.(Tov/Krs).
