Pemkot- DPRD Kota Madiun Sepakati RPJMD 2025-2029, Fokus Kesejahteraan Masyarakat
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Senin, 7 Jul 2025
- visibility 22
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2025–2029, Senin (07/07/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, ini dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam rapat tersebut, fraksi di DPRD Kota Madiun menyampaikan pemandangan umum dan pendapat akhir terhadap Raperda RPJMD.
Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan bahwa RPJMD yang telah disusun akan menjadi pedoman pembangunan Kota Madiun lima tahun ke depan.
“Kita sudah selesaikan penyusunan RPJMD. Tinggal menunggu persetujuan dari gubernur. Arah kebijakan kita sudah jelas menuju kesejahteraan masyarakat,” ujar Maidi.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa semua kebijakan teknis nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota, sesuai pasal-pasal yang tercantum dalam RPJMD. Indikator kesejahteraan, seperti peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, serta penanganan stunting, menjadi fokus utama dalam rencana jangka menengah tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyampaikan bahwa seluruh delapan fraksi telah menyatakan persetujuan terhadap Raperda RPJMD dengan beberapa catatan penyempurnaan. Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap masukan-masukan tersebut guna menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.
“Rapat ini sempat diwarnai dinamika, namun tujuannya murni untuk penyempurnaan. Ada lima saran penting yang harus diperhatikan oleh OPD. Karena RPJMD ini erat kaitannya dengan visi-misi kepala daerah terpilih, jadi jangan sampai ada kesalahan yang bisa merugikan kepala daerah,” tegas Armaya.
Dengan disetujuinya Raperda RPJMD 2025–2029 oleh DPRD Kota Madiun, dokumen perencanaan tersebut akan segera diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapat persetujuan final sebelum diimplementasikan.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
